Konsorsium IBS - ZTE Indonesia Pede Rampungkan Pembangunan Paket 4 dan 5 BTS 4G Tahun Ini

Warehouse di Papua (Gentur/Idt)

JAYAPURA (IndoTelko) – Konsorsium PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera (IBS) - ZTE Indonesia optimistis mampu menyelesaikan pembangunan 1.811 Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukungnya di Papua tahun ini. Konsorsium IBS - ZTE adalah pemenang tender pekerjaan Paket 4 dan Paket 5 pengadaan BTS 4G senilai total Rp 11,94 triliun yang diumumkan pada Februari 2021 lalu.

Meita Dwivernia, Head of Supply Chain Management IBS menuturkan dari 1.811 BTS yang dikerjakan bersama mitranya, per April 2022 ini hanya tinggal 20 persen lagi material yang perlu dikirimkan ke lokasi pembangunan BTS yang tersebar di Papua Bagian Tengah-Utara dan Bagian Timur-Selatan. Sesuai kontrak, lokasi pembangunan BTS Paket 4 dan Paket 5 sebanyak 1.354 unit ada di Jayapura, 243 unit di Merauke, dan 214 unit lainnya di Timika.

"Kami mulai bekerja di lapangan sejak Juli 2021. Targetnya sih semua bisa selesai sebelum akhir tahun ini, pendistribusian sampai konstruksinya," ujar Meita saat ditemui IndoTelko di warehouse DHL ZTE Jayapura, yang berada di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, hari ini  (20/4/2022).

Meita Dwivernia, Head of Supply Chain Management IBS (Gentur/idt)

Ia menuturkan, konsorsium IBS-ZTE mengoperasikan dua kawasan pergudangan di kota Jayapura yang menjadi sentra pendistribusian material yang dibutuhkan. Selain menggandeng DHL untuk mengatur lalu lintas keluar masuk material tower dan BTS di warehouse DHL ZTE Jayapura, perusahaannya juga bermitra dengan PT Total Mandiri Selaras yang mengatur logistik material transmisi VSAT dan power supply BTS dari warehouse TEMANS Jayapura. Lokasi kedua gudang tersebut hanya berjarak sekitar 200 meter.

“Khusus untuk DHL yang mengatur pengiriman material BTS bagian outdoor. Sementara TEMANS yang mengatur pengiriman komponen-komponen indoor-nya, yang tidak boleh kena air,” jelas Meita.

Ia menambahkan, untuk mendirikan satu set BTS di lahan yang sudah ditentukan, perusahaannya harus mengangkut puluhan komponen dengan bobot total sekitar 10 ton.

“Untuk satu site itu hampir 10 ton berat material-material yang harus kami angkut. Mulai dari pagar, body menara, panel surya, baterai, dan sebagainya.  Belum termasuk besi pondasi, semen, pasir dan tenaga kerjanya loh,” ujarnya. 

Kendala Kontraktor BTS 4G
Kondisi geografis Papua dengan kontur perbukitan dan pegunungan menurut Meita menjadi kendala utama dalam mendistribusikan material ke lokasi pembangunan BTS 4G yang berada di kawasan Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T).

“Untuk membawa material-material itu kami menggunakan pesawat propeller dan helikopter komersil yang slot penerbangan serta kapasitas angkutnya terbatas. Dari bandara Sentani paling hanya ada 2-3 penerbangan per hari dengan kapasitas maksimal 10-15 ton. Itu pun kami paling hanya bisa pakai 2-5 ton saja, karena selebihnya digunakan untuk mengangkut kebutuhan sehari-hari masyarakat sepeti bahan bakar minyak dan bahan pokok,” papar Meita. Tidak heran, untuk mengirimkan kebutuhan material BTS di satu lokasi membutuhkan 8-9 kali penerbangan.

Faktor cuaca juga mempersulit pengiriman material menggunakan moda transportasi udara. Di beberapa daerah pegunungan di Papua, seringkali diselimuti kabut yang mengurangi jarak pandang pilot dan membahayakan penerbangan. Akibatnya, pengiriman sama sekali tidak dilakukan jika sepanjang hari cuaca berkabut.

Hal lain yang sempat menjadi kendala pengiriman material menurutnya adalah pemberlakuan PPKM akibat pandemi COVID-19 beberapa waktu lalu. Menurut Meita ketika PPKM diberlakukan oleh Pemerintah Daerah, otomatis aktivitas pengiriman material menjadi terhenti.

Benyamin Sembiring, Government Public Relation & Transportation IBS, menambahkan faktor keamanan di Papua juga kerap kali mempersulit timnya dalam bekerja mengirimkan material dan melakukan konstruksi.

“Ada beberapa daerah yang memang rawan. Karena itu kami selalu berkoordinasi dengan TNI dan pemerintah setempat dalam bekerja. Kalau ada instruksi untuk menunda pengiriman karena muncul ancaman yang nyata, ya kami harus ikuti. Kami tidak mau ambil risiko membahayakan pekerja,” kata Benyamin.

Tidak hanya itu, aksi penolakan warga Papua juga sesekali terjadi terhadap pembangunan BTS di wilayah mereka. Menurut Benyamin, untuk membangun BTS di satu lokasi membutuhkan tenaga kerja 6-8 orang yang harus menetap di lokasi selama 3 Minggu.

“Waktu 3 Minggu selesai itu dengan catatan kondisi normal ya. Kalau ada gangguan cuaca, ada aksi penolakan warga setempat ya bisa lebih lama lagi. Untuk mengantisipasi penolakan warga itu kami gandeng pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat untuk mensosialisasikan manfaat dari BTS itu,” kata Bang Ben, sapaan akrabnya.

Alferus Sanuari, Kepala Dinas Kominfo Kab. Pegunungan Bintang membenarkan sempat adanya aksi penolakan dari warganya. Untuk itu, Alferus kerap menugaskan tim untuk mendampingi para pekerja BTS dalam melakukan tugasnya di lapangan.

“Kami lakukan pemantauan di daerah, dan komunikasikan dengan IBS kondisi di lapangan. Kami juga mendampingi pekerja sekaligus sosialisasi ke masyarakat bahwa BTS ini diperlukan untuk keperluan komunikasi dan sekolah anak-anak mereka,” ujar Alferus.

Alferus mencatat, dari 261 lokasi BTS yang disetujui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sebanyak 196 akan diselesaikan tahun ini.

“Saat ini statusnya 10 BTS sudah on air, sebanyak 44 BTS sedang dikerjakan, lalu 19 BTS sedang proses survei. Kami berharap seluruh 261 BTS yang disetujui untuk dibangun benar-benar diselesaikan dan sebisa mungkin melibatkan pekerja dan pengusaha setempat dalam membangunnya sehingga mereka ada rasa memiliki BTS,” paparnya.

Apresiasi BAKTI Kominfo
Fadhilah Mathar, Direktur Sumber Daya dan Administrasi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI Kominfo) mengapresiasi kerja keras IBS dalam menyelesaikan dua paket pekerjaan yang sudah diamanatkan kepada mereka.

“IBS sangat baik dalam bekerja. Kita jadi tahu sendiri kan pembangunan BTS di Papua sangat kompleks implementasinya di lapangan,” ujarnya.

Perempuan yang kerap disapa Indah menjelaskan, kompleksitas permasalahan itulah yang membuat investasi pembangunan BTS di Papua beragam.

“Kisarannya antara Rp 1 miliar sampai ada juga yang mencapai Rp 6,1 miliar. Semakin sulit daerahnya dijangkau maka semakin mahal biayanya,” kata Indah.

Meita merinci, dari total biaya pembangunan sebuah BTS, sekitar 50 persen dialokasikan untuk transportasi dan distribusi material. (GPJ)