Telkom Marketing 2
Telkom Marketing 2
blanja 2019

DPR minta rekam biometrik bagi jemaah Umrah dikaji ulang

09:46:48 | 27 Dec 2018
DPR minta rekam biometrik bagi jemaah Umrah dikaji ulang
telkomsat
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzilly meminta kebijakan rekam biometrik bagi jemaah Umrah ditinjau ulang. 

Meski kebijakan itu adalah kewenangan Pemerintah Arab Saudi, namun kepentingan jemaah Umrah harus diperhatikan, mereka merasa keberatan selain adanya tambahan biaya juga belum terfasilitasi dengan baik. Bagi jemaah di Jakarta atau kota-kota besar lain akan mudah mengakses, tapi di pelosok akan kesulitan.

Menurut Ace, karena kebijakan itu dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi, maka pendekatannya government to government atau antar pemerintah, maka dalam hal ini Kementerian Agama perlu melakukan pembicaraan dengan Pemerintah Arab Saudi dan mendesak agar tidak memberlakukan kebijakan tersebut.

“Menurut saya kebijakan itu harus ditinjau lagi. Sebagaimana desakan biro perjalanan umrah bisa menambah beban berat jamaah umroh,” katanya seperti dikutip dari laman DPR.go.id. L

Ditambahkannya, kalaupun rekam biometric diberlakukan maka harus ada kemudahan jamaah umroh mengakses rekam biometrik. Berbeda dengan jamaah haji yang terpusat di embarkasi, jamaah umroh jumlahnya lebih kecil dan terpisah di beberapa lokasi.

Diingatkannya, jumlah jamaah umroh dari Indonesia cukup besar dalam setahun di luar musim haji mencapai 1 juta orang. Karena itu kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang, bahkan Kemenag dan Kemenlu segera membicarakannya dengan Pemerintah Arab Saudi.

Telkom Marketing 2
Secara terpisah, Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Joko Asmoro menyampaikan keberatan dan penolakannya atas pemberlakuan rekam biometrik (sidik jari dan retina mata) oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi melalui operator Visa Facilitation Services (VFS) Tasheel sebagai persyaratan untuk pengurusan visa calon jemaah umrah.

Penerapan rekam biometrik dinilai sangat membebani calon jemaah umrah. Pasalnya, kantor VFS Tasheel yang ada di Indonesia tidak memadai. Karena dominan calon jamaah umrah berasal dari desa atau kabupaten terpencil, atau 50% calon jemaah umrah berasal dari desa.

Angkasa Pura 2
Keberatan calon jemaah Umrah tak hanya sebatas waktu dan jarak serta kesusahan dalam melakukan proses biometrik. Tetapi juga materi, contohnya ada jemaah yang berasal dari sebuah desa terpencil datang mengeluhkan harus menghabiskan biaya tambahan dari Rp 1 juta hingga Rp 6 juta hanya untuk ongkos dan penginapan selama mengurus rekam biometrik.(wn)

telkom sigma
Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
More Stories
telkom sigma