Menyoal tumbangnya situs publikasi pemilihan umum

Screenshot situs infopemilu.kpu.go.id yang masih down di Minggu (1/7) siang.(ist)

Indonesia kembali sukses menggelar pesta demokrasi berupa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di ratusan wilayah pada 27 Juni lalu.

Secara garis besar, pemanasan pesta demokrasi jelang Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada 2019 mendatang itu lumayan sukses.

Sayangnya, noktah merah masih terjadi, salah satunya dalam pelayanan Teknologi Informasi (TI) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kembali bermasalah.

Mulai dari aplikasi SITAGIS yang "ngadat" jelang hari pemilihan, hingga puncaknya dimatikannya situs Publikasi Pemilihan Umum (infopemilu.kpu.go.id) sejak Sabtu (30/6) hingga artikel ini ditayangkan pada Minggu (1/7) siang.

Mari dimulai dengan aplikasi Sistem Pencocokan dan Penelitian (Sicoklit) dan Sistem Informasi Terpadu dan Geographic Information System (Sitagis).

Aplikasi tersebut merupakan inovasi KPU Provinsi Jawa Barat untuk membantu proses Coklit di tingkat daerah.

Aplikasi tersebut bermanfaat salah satunya untuk menunjukkan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Lokasi TPS akan ditunjukkan lewat peta digital sesuai data pemilih.

Aplikasi berbasis android itu juga menyediakan berbagai informasi lainnya berkaitan dengan Pilkada masing-masing.

Sayangnya, paparan dari aplikasi ini tak sesuai dengan harapan sehingga banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengabaikan aplikasi ini karena tak berjalan mulus.

Sementara untuk layanan infopemilu.kpu.go.id alasan yang digunakan Ketua KPU, Arief Budiman akibat adanya serangan terhadap website tersebut dalam jumlah yang cukup banyak.

"Karena serangannya (hacker) banyak. Saya tanya IT. Yang jelas sistem kita diserang. Kalau diserang macam-macam cara nangkalnya. Bisa langsung ditangkal gitu ya. Atau bisa juga kita tutup dahulu terus penyakit-penyakitnya kita bersihkan dahulu baru kita nyalakan lagi. Bisa on off gitu," kata Arief usai menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Jakarta (30/6).

Diakuinya, dampak pada website yang coba diganggu peretas memang menyebabkan terjadi kelambatan. Namun, dipastikan tidak ada serangan yang memengaruhi perolehan suara.

"Prinsipnya proses rekap terbuka. KPU menyediakan akses rekap dan penghitungan suara lewat website KPU. Kadang bisa dibuka dan kadang tak bisa dibuka, itu untuk memangkal serangan yang datangnya kadang tiap menit," kata Arief.

Menurutnya, langkah buka-tutup website dilakukan bukan karena KPU tak transparan namun untuk menyelamatkan diri dari serangan peretas.

Pertanyaan
Sontak pernyataan dari Ketua KPU ini menjadi pembahasan yang menarik, terutama bagi mereka yang selama ini memiliki perhatian terhadap adopsi TI untuk layanan publik atau e-Government.

Prinsip dasar dalam e-Government adalah jaminan adanya layanan publik selama 24 jam atau (24/7), akuntabel, transparan, dengan service level agreement (SLA) 99,99%.

Jika seorang Ketua KPU bisa mengeluarkan alasan yang "sederhana" dalam kebijakan "mati-hidup" sebuah portal yang memberikan informasi strategis bagi publik, tentu wajar dipertanyakan kualitas e-leadership yang dimilikinya.

Jika bicara teknis, benarkah situs infopemilu.kpu.go.id dijailin hacker?

Pembuktian tentu harus ada audit terhadap fasilitas tersebut. Sementara jika merujuk kepada  kalimat "diserang" yang dipakai Ketua KPU, sepertinya untuk menunjukkan tingkat "kunjungan" yang mendadak tinggi ke situsnya, sehingga dianggap ada anomali trafik.

Padahal, sebenarnya hal yang wajar terjadi "lonjakan" trafik ke situs milik KPU tersebut mengingat animo dari masyarakat lumayan tinggi untuk mengetahui posisi "jagoannya" dalam Pilkada, belum lagi situs itu juga dimanfaatkan oleh perangkat pemilu untuk update data.

Hal yang menjadi pertanyaan sekarang bagaimanakah desain dari situs infopemilu.kpu.go.id yang dirancang oleh Tim TI dari KPU.

Apakah sudah ada kalkulasi yang matang untuk perencanaan kapasitas, jaminan ketersediaan layanan, hingga keamanan kala mendesain situs tersebut?  

Tiga hal ini adalah sesuatu yang prinsip dan harus dilakukan kala ingin memberikan layanan publik berbasis TI ke publik, selain tentu TI manajemen dan engineer dibelakangnya.

Memang, teknologi itu bukan dewa, ia hanya tools, enabler. Hal yang lebih penting adalah membuat proses baru dan cara baru. Ini semua tidak bisa dicapai jika tanpa perubahan mindset.

Kunci dari perubahan mindset tentu di manusianya. Faktor pembeda satu bangsa dengan bangsa yang lain adalah manusianya. Yang membedakan manusia dengan manusia lainnya adalah karakter dan kompetensinya.

Dalam catatan, cerita situs KPU down usai pemilu bukanlah hal yang baru. (Baca: Kasus Situs Sipol KPU)

Jika demikian janganlah salahkan teknologi, tetapi evaluasi proses bisnis dan manusianya agar demokrasi kita makin berkualitas.

@IndoTelko