Kominfo wacanakan zona ekonomi khusus untuk bisnis BPO

JAKARTA (IndoTelko) – Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengeluarkan wacana membentuk Zona Ekonomi khusus untuk mendorong business process outsourcing/offshoring).

Demikian salah satu kesimpulan dari kunjungan Kominfo ke Amerika Serikat, pada Hari Rabu (4/10), dimana Menkominfo Rudiantara melalui sambungan live streaming video conference mengajak perusahaan global untuk berpartner merebut pasar BPO  dunia.

Hadir pada kesempatan itu  perusahaan BPO Amerika Serikat, Teleperformace dan perusahaan teknologi informasi IBM Watson & Cloud pada sesi yang terpisah.

Pada Sesi ini, dilakukan pertemuan tri-party antar Menkominfo dengan Chief Global Business Development Teleperformance, Alan Truitt di Miami dan Presiden Direktur Teleperformance Indonesia Syahmudrian Lubis di Palo Alto.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh : Richard Horsfield (Strategic Partnern IBM Watson and Cloud Seattle), Mercer Rowe  (VP, IBM Watson and Cloud San Francisco), Jack Kedd (Strategic Partner, IBM Watson and Cloud Los Angeles), Gunawan Susanto  (President Director IBM Indonesia), dan  Judi Achmadi, CEO Telkom Sigma

“Kabinet Pemerintah mendukung ide pengembangan bisnis BPO selama mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menyediakan produk-produk layanan BPO yang bernilai tambah dan berdaya saing,” kata Rudiantara dalam laman Kominfo, (5/10).

Dikatakannya, pembentukan Zona Ekonomi Khusus bagi kegiatan BPO dengan perlakuan khusus perpajakan, perizinan sampai kemudahan dalam mendatangkan ahli berkewarganegaraan asing tentunya dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia. Agar hal ini bisa terealisasi, dibutuhkan suatu rencana aksi dari pemerintah dan swasta.

Dari sisi pemerintah, akan dilakukan rencana aksi untuk menangani di sisi regulasi. Saat ini juga momen yang tepat karena  Kementerian Keuangan sedang meninjau kembali kebijakan fiskal serta berpeluang untuk mengubah kebijakan perpajakan.

Rencana aksi dari pihak swasta juga dibutuhkan agar bisa mendatangkan pasar global ke Indonesia. Teleperformance Indonesia bersedia untuk segera memulai penyusunan rencana aksi tersebut.

“Bisnis BPO di Indonesia harus segera berkembang dari penyediaan layanan contact center menjadi penyedia layanan berbagai pekerjaan di perkantoran (back office) seperti akuntansi,” katanya.

Alan Truitt menanggapi positif konsep dasar dibuatnya Zona Ekonomi Khusus. ”Kami memiliki pemikiran yang sejalan dan dengan senang hati akan membantu mengidentifikasi permasalahan di Indonesia, termasuk diantaranya yang terkait dengan regulasi, sumber daya manusia dan pendidikan dengan menggunakan pengalamannya di berbagai negara,” kata Alan.(wn)