Ekonomi kreatif butuh internet cepat

Ilustrasi

JAKARTA (IndoTelko) - Ekonomi kreatif membutuhkan akses internet cepat untuk berkembang.

"Harus diakui bahwa jaringan internet sangat berperan penting dalam mengenalkan dan memasarkan produk industri kreatif. Pemasaran sistem online memiliki jangkauan sangat luas dan dalam waktu singkat. Pemerataan akses internet menjadi kewajiban Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) agar ekonomi yang berbasis digital kreatif ini dapat terus berkembang," ungkap Deputi Akses Permodalan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Fadjar Hutomo, kemarin.

Mengutip data 2016, industri kreatif menyumbang sekitar Rp 800 triliun atau 8% dari total produk domestik bruto (PDB). Industri ini juga mampu tumbuh rata-rata 5% tiap tahunnya.

Industri kreatif merupakan sektor keempat terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. "Ekonomi kreatif semakin mendapat perhatian utama di banyak negara, karena dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian," ujarnya.

Melihat potensi yang ada, tidak mengherankan kalau pemerintah terus mendorong startup untuk terus berkembang. Selain dengan memberikan wadah bagi pemain industri kreatif untung menuangkan ide-idenya, yang tidak kalah pentingnya adalah pemerataan internet.

Selain itu, saat ini ada 16 sub sektor ekonomi kreatif yang akan terus berkembang di Indonesia, yaitu seni pertunjukan, seni rupa, televisi dan radio, aplikasi game, arsitektur, desain interior. Kemudian desain komunikasi visual, periklanan, musik, penerbitan, fotografi, desain produk, fashion, film animasi dan video, kriya, dan kuliner.

"Namun sayangnya pengembangan tersebut belum didukung oleh akses internet di Indonesia yang belum merata," lanjutnya.

Berdasarkan Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII), pada 2016 penetrasi internet mayoritas masih berada di Pulau Jawa. Dari survei yang dipresentasikan oleh APJII itu tercatat sekitar 86,3 juta orang atau 65% dari angkat total pengguna internet tahun ini berada di Pulau Jawa.

Sedangkan sisanya adalah 20,7 juta atau 15,7%  di Sumatera, 8,4 juta atau 6,3%   di Sulawesi, 7,6 juta atau 5,8%   di Kalimantan, 6,1 juta atau 4,7%   di Bali dan NTB, 3,3 juta atau 2,5% di Maluku dan Papua.

"Kondisi geografis dan besarnya investasi yang dikeluarkan untuk membangun akses telekomunikasi di daerah menjadi alasan utama enggannya operator telekomunikasi untuk menghadirkan layanannya di daerah pelosok," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menyatakan, layanan 4G LTE juga dibutuhkan oleh masyarakat di pedesaan, yang memiliki potensi daerah seperti destinasi wisata dan potensi ekonomi. Hal ini agar destinasi wisata tersebut semakin dikenal di dunia internasional.

“Terlebih lagi wisatawan lokal maupun dunia saat ini tengah mencari tempat wisata yang tidak main stream. Saya kira dengan menggunakan media internet 4G LTE hal tersebut bisa dilakukan," jelas Hanafi.

Diharapkannya dengan layanan 4G LTE, masyarakat dapat merasakan pengalaman mobile digital lifestyle yang sesungguhnya. Khususnya bagi para pelaku usaha kecil atau UKM dapat mulai memanfaatkan teknologi telekomunikasi untuk meningkatkan daya saing serta memperluas jaringan marketingnya.(ak)