Tata Kelola Internet Harus Libatkan Multi Stakeholder

Ilustrasi (dok)

JAKARTA (IndoTelko) – Indonesia harus menggunakan metode multi-stakeholder dalam mengelola Tata kelola Internet guna menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang majemuk.

Dalam buku yang ditulis Head of The Geneva Internet Platform, Jovan Kurbalija dinyatakan, tata kelola internet adalah pembangunan dan penerapan prinsip-prinsip, norma-norma, aturan-aturan, prosedur-prosedur pembuatan keputusan, dan program-program yang membentuk evolusi dan penggunaan Internet secara bersama-sama, oleh pemerintah, swasta dan masyarakat sipil dalam peran masing-masing.

“Peranan multi-stakeholder memberikan dampak positif dalam mendorong dunia digital, salah satunya dengan membuat tata kelola internet yang baik. Pasalnya, pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk membuat kebijakan mengenai internet,” kata Jovan, kemarin.

Diungkapkannya, saat ini ada lima tantangan dalam mengelola internet yakni terkait infrastruktur, hukum, ekonomi, pembangunan, dan sosial budaya. Untuk bisa mengatasi tantangan tersebut, menurut Jovan, harus disesuaikan dengan isu masing-masing dan pemerintah membutuhkan bantuan dari pihak lain yang bersangkutan.

"Cara mengatasi isu-isu tersebut berbeda. Misalnya untuk keamanan cyber, pemerintah memang memiliki kemampuan untuk memerangi kejahatan cyber. Namun mereka tetap membutuhkan bantuan dari komunitas teknis," tuturnya.

Menurutnya, Indonesia sudah menerapkan metode multi-stakeholder. Terbukti pemerintah memberikan porsi  keterlibatan berbagai pihak  mengelola berbagai hal yang ada di dalam dunia internet, termasuk memberikan pandangan dan masukan.(wn)