Antara TKDN, iMES, dan Twitter

Rudiantara kala menjajal aplikasi iMes (Dok)

Sepanjang dua pekan lalu ada hal yang menarik disajikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara ke publik.

Pertama, Pria yang akrab disapa RA ini menegaskan tak akan mundur untuk kebijakan aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) bagi perangkat 4G walau ada suara penolakan secara halus dari Amerika Serikat (AS) melalui US Trade Representative (USTR).

"Silahkan saja mereka mempertanyakan, itu haknya. Tetapi Indonesia akan jalan terus dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) ini," tegasnya kala meluncurkan aplikasi M-Fish milik XL di Lombok, Kamis (26/2).

RA bahkan memberikan sinyal aturan soal TKDN segera dikeluarkan dan tengah mematangkan masalah persentase saja dengan melihat kemampuan manufaktur lokal.

Bahkan, untuk meningkatkan nilai kompetitif, RA akan memasukkan unsur brainware tak hanya hardware dalam mengukur TKDN.

Sajian kedua yang menarik diberikan RA ke publik adalah memberikan dukungan kepada aplikasi pesan singkat Indonesia Messenger (iMes) pekan lalu.

RA mendorong aplikasi ini diadopsi oleh masyarakat Indonesia dan mengharapkan bisa membuat pemain Over The Top (OTT) lokal menjadi tuan rumah di dalam negeri.

“Yang penting iMes jalan dulu. Kekuatan utama dari messenger adalah pengguna. Kalau bisa mendapatkan 25-30 juta setidaknya di akhir tahun punya nilai tawar yang tinggi. Saya dengar, iMes bisa tranfer file hingga 250 MB, itu luar biasa besarnya. Kemudian grupnya bisa 2.000, sehingga kalau 1 sekolah bisa dibuat satu grup," kata Rudiantara di acara peluncuran iMes di Jakarta, Sabtu (28/2).

Dua sajian diatas menunjukkan keberpihakan RA terhadap konten lokal, entah kenapa di sajian ketiga terjadi paradoks.

“Di dunia yang sangat dinamis ini, sesuatu yang reachable itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat.  Kalau humas harus dua-duanya, akun (Twitter) kantor dan pribadi, dua-duanya harus jalan. Kepala humas harus punya, satu untuk urusan kantor, satu untuk pribadi artinya jabatan yang melekat,” kata RA  pada acara Forum Tematik Kehumasan yang bertema Penguatan Kelembagaan Humas Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Mendukung Fungsi Goverment Public Relations (GPR) di Aula Geduang 3 Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (5/3).

Entah sadar atau tidak, sajian terakhir ini seperti menunjukkan ternyata pejabat negara sekelas RA pun tak bisa lepas dari aplikasi besutan OTT global.

Himbauan RA kepada pejabat negara untuk memiliki dua akun jejaring sosial buatan asing itu seperti menyiram dorongan menggunakan iMes yang dianggap bisa bersaing dengan Twitter.

Padahal, jika memang Indonesia memiliki kekuatan di brainware dan kreatif menciptakan konten, sewajarnya dengan semangat Trisakti dan Nawacita para pejabat di negeri ini menunjukkan konsistensinya dalam bertutur dan bersikap sehingga produk lokal benar-benar menjadi tuan rumah di negeri sendiri, bukan malah terkesan basa-basi.

@IndoTelko