AI Indonesia butuh kendali data, bukan sekadar adopsi teknologi

JAKARTA (IndoTelko) - Perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang semakin cepat mendorong organisasi untuk tidak hanya mengejar kemampuan teknologi, tetapi juga memastikan kendali atas data, infrastruktur, dan sistem yang digunakan.

Chief Technology Officer (CTO) Cloudera, Sergio Gago, menilai ketergantungan terhadap teknologi proprietary dari sejumlah penyedia besar dapat menciptakan risiko jangka panjang bagi organisasi, terutama dalam menentukan arah pengembangan AI.

Menurutnya, kemandirian teknologi harus dibangun melalui fondasi terbuka yang memungkinkan perusahaan memiliki fleksibilitas dalam memilih teknologi, mengelola data, serta menghindari ketergantungan pada satu vendor.

“Jika fondasi AI terlalu terkonsentrasi dan tertutup, sistem yang dibangun di atasnya berisiko membawa kelemahan yang sama, hanya dengan skala yang lebih besar,” ujar Sergio.

Ia menjelaskan, terdapat tiga pilar utama yang perlu diperhatikan organisasi dalam membangun sistem AI yang siap digunakan secara nyata, yakni interoperabilitas, kedaulatan digital, dan Private AI.

Interoperabilitas cegah vendor lock-in

Interoperabilitas memungkinkan perusahaan mengganti komponen teknologi tanpa harus membangun ulang seluruh sistem. Pendekatan ini memberikan kebebasan bagi organisasi untuk memilih penyimpanan data, mesin analitik, model AI, maupun infrastruktur sesuai kebutuhan.

Menurut Cloudera, penggunaan standar terbuka seperti format data Apache Iceberg, open engine, katalog data terbuka, serta API berbasis open source dapat membantu organisasi menciptakan ekosistem data yang lebih fleksibel.

Dengan pendekatan tersebut, perusahaan tidak perlu memindahkan seluruh data ke satu platform tertentu hanya untuk memanfaatkan teknologi AI.

Kedaulatan digital semakin penting

Sergio menilai kedaulatan digital kini bukan hanya isu bagi sektor yang memiliki regulasi ketat, tetapi sudah menjadi kebutuhan bisnis secara luas.

AI telah masuk ke berbagai sektor strategis seperti layanan publik, kesehatan, pendidikan, keuangan, dan industri. Karena itu, kemampuan organisasi untuk mengendalikan lokasi penyimpanan data, akses pengguna, hingga model AI yang digunakan menjadi semakin penting.

Di Indonesia, penerapan regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) membuat perusahaan perlu mempertimbangkan strategi pengelolaan data yang aman dan transparan.

Pendekatan hybrid yang menggabungkan public cloud, pusat data privat, dan edge computing dinilai dapat memberikan fleksibilitas sekaligus menjaga kendali terhadap aset digital.

Private AI dorong penggunaan AI yang bertanggung jawab

Selain interoperabilitas dan kedaulatan digital, Cloudera menyoroti pentingnya konsep Private AI sebagai pendekatan untuk memanfaatkan data perusahaan tanpa mengorbankan keamanan maupun kekayaan intelektual.

Melalui Private AI, organisasi dapat menjalankan model AI di lingkungan yang lebih terkendali, dengan pengelolaan akses, keamanan, dan pelacakan data yang lebih baik.

Sergio mengatakan nilai AI bagi perusahaan bukan hanya berasal dari demonstrasi teknologi, tetapi dari kemampuan sistem tersebut untuk bekerja secara konsisten dalam operasional bisnis sehari-hari.

Cloudera sendiri terus berkontribusi dalam ekosistem open source melalui berbagai proyek teknologi terbuka. Perusahaan mengembangkan platform hybrid berbasis standar open data untuk membantu organisasi menjaga fleksibilitas dan portabilitas infrastruktur AI.

“Open source bukan hanya membuat AI lebih mudah diakses, tetapi juga menjadikannya lebih terbuka, adaptif, relevan dengan kebutuhan lokal, dan lebih dapat dipercaya,” kata Sergio.

Menurut Cloudera, strategi AI yang kuat membutuhkan keseimbangan antara inovasi dan kendali. Dengan fondasi teknologi terbuka, organisasi dapat mempercepat adopsi AI sekaligus mengurangi risiko ketergantungan teknologi di masa depan. (mas)