Adopsi AI meningkat, VIDA tekankan urgensi perlindungan data

JAKARTA (IndoTelko) - Pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI) yang semakin luas di berbagai sektor mendorong perubahan pendekatan dalam menjaga keamanan data. Perlindungan informasi kini tidak lagi cukup berfokus pada pencegahan kebocoran, tetapi juga harus memastikan data tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Perusahaan identitas digital VIDA menilai autentikasi yang kuat menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem digital yang aman dan tepercaya di tengah meningkatnya adopsi AI.

Dalam pidato kunci pada ajang Garuda AI Impact Summit 2026, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI, Nezar Patria, menyoroti tantangan implementasi AI yang tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga mencakup aspek literasi digital, kepercayaan publik, serta kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.

Menurut Nezar, kesenjangan di masa depan tidak lagi sekadar terjadi antara masyarakat yang terhubung dan tidak terhubung secara digital, tetapi juga antara mereka yang mampu memanfaatkan AI secara produktif dan pihak yang tertinggal dalam transformasi tersebut.

Pada sesi diskusi bertajuk AI for Digital Public Services, Founder dan Group CEO VIDA, Niki Luhur, menegaskan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat akan menentukan keberhasilan implementasi AI.

“Keamanan dan kenyamanan tidak harus saling mengorbankan. Dengan desain dan arsitektur sistem yang tepat, keduanya dapat berjalan beriringan dalam setiap layanan digital,” ujarnya.

Niki menjelaskan, praktik kriptografi yang selama ini dimanfaatkan pelaku ransomware untuk mengenkripsi dan mengunci data juga dapat diterapkan sebagai mekanisme perlindungan. Pendekatan tersebut memungkinkan data diamankan sejak awal sehingga tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain.

Selain perlindungan data, pengelolaan akses dinilai menjadi aspek penting. Menurutnya, organisasi perlu menerapkan sistem autentikasi yang mampu memastikan identitas pengguna, mengendalikan kepemilikan akses, serta menyediakan jejak audit untuk setiap aktivitas penggunaan data.

VIDA mencatat, sekitar 95% insiden pelanggaran keamanan data dan keamanan siber secara global dipicu oleh lemahnya sistem autentikasi. Karena itu, metode verifikasi identitas perlu menggabungkan beberapa faktor, mulai dari informasi yang diketahui pengguna (what you know), identitas biometrik (who you are), hingga perangkat yang digunakan (what you have).

Pendekatan ini dinilai semakin relevan mengingat modus penipuan berbasis AI kini berkembang pesat dan tidak hanya menyasar wajah maupun suara, tetapi juga perangkat, jaringan, hingga pola perilaku pengguna.

Niki juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam membangun fondasi identitas digital nasional yang mengacu pada standar global dan didukung regulasi yang terus berkembang.

“Teknologi, standar, dan regulasi sudah tersedia. Tantangan berikutnya adalah mempercepat implementasi agar AI dapat menjadi pendorong utama keamanan digital di Indonesia,” tutupnya. (mas)