Wamen Nezar: Tantangan AI kini soal regulasi dan etika

JAKARTA (IndoTelko) — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menilai tantangan terbesar tata kelola kecerdasan artifisial (AI) saat ini bukan lagi pada perkembangan teknologinya, melainkan bagaimana nilai dan etika diterjemahkan menjadi regulasi yang mengikat.

Menurut Nezar, etika tidak akan efektif tanpa dukungan aturan hukum yang memiliki sanksi dan mekanisme penegakan.

“Jadi tantangannya dalam setiap obrolan soal etika ini adalah seberapa jauh etik ini kemudian bisa menjadi dasar dalam pembangunan regulasi karena tanpa kekuatan hukum itu percuma. Etika tidak punya kekuatan interaktif, tapi kalau regulasi ada sanksi dan hukuman,” ujar Nezar dalam audiensi bersama Globethics di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).

Nezar menjelaskan tidak semua perusahaan teknologi selama ini menempatkan etika sebagai faktor penting dalam mitigasi risiko. Namun, ia menilai kesadaran terhadap isu etika mulai tumbuh di industri teknologi global.

Menurutnya, perubahan tersebut terlihat dari mulai direkrutnya lulusan humaniora dan filsafat oleh perusahaan teknologi untuk membantu mengevaluasi dampak produk digital terhadap manusia dan masyarakat.

“Sekarang risiko etis itu jadi salah satu kategori di dalam perusahaan teknologi. Tadinya itu tidak ada dalam hirarki risiko mereka. Jadi itu satu kemajuan menurut saya, bahwa ada kepedulian tentang etika,” katanya.

Nezar menilai aspek etika menjadi sangat penting dalam pengembangan AI karena teknologi tersebut berpotensi memunculkan konflik nilai, norma, dan visi antarnegara maupun masyarakat.

“Etika menjadi penting karena dalam pengembangan-pengembangan AI kita akan bersinggungan dengan soal-soal yang sangat fundamental, terutama ada konflik nilai, norma, dan visi,” ujarnya.

Ia menambahkan sebagian besar model generative AI dan Large Language Model (LLM) saat ini dikembangkan di negara-negara Barat sehingga nilai-nilai yang tertanam di dalamnya belum tentu selaras dengan budaya dan pandangan masyarakat Indonesia.

“Kita tahu kalau AI, apalagi generative AI yang berbasis Large Language Model, kebanyakan model-modelnya dibentuk oleh negara-negara barat sehingga konflik nilai itu sangat mungkin terjadi dalam pemrosesan data dan juga pengambilan keputusan yang dibuat oleh AI ini,” jelasnya.

Karena itu, Nezar mendukung rencana penyelenggaraan Global Ethics Forum di Indonesia pada Oktober mendatang.

Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan kesepahaman global agar etika memiliki posisi yang lebih strategis dalam pengembangan dan tata kelola AI di masa depan. (mas)