Pemerintah gandeng platform digital tangani hoaks kesehatan dari hulu

JAKARTA (IndoTelko) Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan pentingnya penanganan hoaks kesehatan dari hulu melalui kolaborasi dengan platform digital agar masyarakat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai sumber konten kesehatan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menilai hoaks kesehatan menjadi salah satu tantangan paling serius di ruang digital karena dampaknya yang luas terhadap masyarakat.

“Selain hoaks politik, yang kedua hoaks kesehatan saya kira yang paling viral. Karena kesehatan concern semua orang,” ujar Nezar dalam audiensi bersama Kementerian Kesehatan dan Risk Communication and Community Engagement di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Rabu (22/04/2026).

Menurutnya, penyebaran hoaks kesehatan sulit dikendalikan jika hanya mengandalkan patroli siber dan mekanisme aduan konten. Dengan jumlah konten yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan ribu, metode penanganan konvensional dinilai tidak lagi memadai.

Karena itu, pemerintah mendorong pendekatan pencegahan dari hulu dengan melibatkan platform digital dalam pengelolaan konten kesehatan. Salah satu opsi yang dibahas adalah pemberian label atau keterangan pada konten untuk membantu publik memahami sumber informasi yang mereka konsumsi.

Nezar menjelaskan, pemerintah tengah mengkaji kesepakatan bersama dengan platform digital untuk melakukan verifikasi terhadap akun-akun yang legitimate dalam memproduksi konten kesehatan. Langkah ini bukan untuk membatasi masyarakat dalam berbagi informasi, melainkan memberikan konteks agar publik dapat menilai tingkat kredibilitas suatu konten.

Ia menegaskan pentingnya validasi terhadap pihak yang mengaku sebagai tenaga kesehatan. “Sekarang yang mengaku dokter banyak. Siapa yang validasi dia dokter?” ujarnya.

Lebih lanjut, Nezar menilai perlu adanya dasar kebijakan bersama antara Kementerian Komdigi dan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat koordinasi, termasuk dengan platform digital. Salah satu usulan yang mencuat adalah penyusunan nota kesepahaman (MoU) antarmenteri sebagai landasan pengaturan dan tindak lanjut kebijakan.

Pendekatan preventif ini akan berjalan berdampingan dengan mekanisme penanganan konten berbahaya yang sudah ada. Namun demikian, pemerintah menilai langkah pencegahan tetap menjadi kunci utama agar penyebaran hoaks kesehatan dapat ditekan secara lebih efektif.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan platform digital, pemerintah berharap upaya penanganan hoaks kesehatan dapat meningkatkan literasi masyarakat dalam memilah informasi yang benar dan terpercaya.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Biro Komunikasi Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, serta Koordinator RCCE, Rizky Ika Syafitri. (mas)