Indonesia butuh regulasi untuk atur satelit LEO

JAKARTA (IndoTelko) - Indonesia akan kedatangan pemain satelit orbit rendah bumi (LEO) baru, Amazon Kuiper, yang diperkirakan mulai beroperasi akhir tahun 2025.

Kehadiran satelit ini menambah deretan perusahaan global seperti Starlink dan OneWeb yang sudah aktif di tanah air. Namun, maraknya masuknya pemain asing ini memunculkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang lebih ketat dan terintegrasi.

Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia (ASSI) menegaskan bahwa secara prinsip, perlakuan pemerintah terhadap satelit asing baik LEO maupun GEO saat ini tidak berbeda. Mereka mengatur melalui sistem landing right, yang mensyaratkan koordinasi ketat dengan operator dalam negeri dan prinsip resiprokal, artinya, jika perusahaan asing beroperasi di Indonesia, maka perusahaan Indonesia juga harus memiliki kesempatan beroperasi di tempat mereka meluncurkan satelit.

Sekretaris Jenderal ASSI, Sigit Jatiputro, menyatakan bahwa meskipun aturan saat ini sudah ada, kebutuhan akan regulasi baru yang lebih rinci dan adil semakin mendesak. “Kita butuh tambahan aturan agar industri satelit nasional tidak tertinggal dan memiliki kesempatan yang sama,” ujarnya.

Sigit menambahkan bahwa dalam konteks satelit LEO, isu koordinasi dan penggunaan frekuensi sangat penting. Karena frekuensi terbatas dan sistem LEO bersifat first come, first serve, jika perusahaan asing sudah mengajukan filing terlebih dulu, perusahaan lokal bisa kehabisan peluang. “Kalau Indonesia belum melakukan filing, kita tidak bisa mengajukan lagi, dan ini bisa memperbesar ketimpangan,” jelasnya.

ASSI mengaku telah berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), terkait perlunya regulasi yang mengatur keberadaan dan kerja sama dengan pemain satelit asing. Regulasi baru diharapkan mampu menjamin kesempatan yang adil sekaligus melindungi industri satelit nasional dari dominasi asing.(wn)