Paket Semangat Kemerdekaan
Paket Semangat Kemerdekaan
telkomsel halo

KKP digitalisasi layanan perjanjian kerja laut

08:50:30 | 13 Sep 2021
KKP digitalisasi layanan perjanjian kerja laut
Angkasa Pura 2
JAKARTA (IndoTelko) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) menghadirkan inovasi layanan elektronik perjanjian kerja laut (e-PKL) untuk awak kapal perikaan.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Muhammad Zaini mengatakan upaya yang dilakukan DJPT KKP sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia menyebutkan adanya layanan e-PKL ini membuat pemilik kapal perikanan semakin mudah dalam membuat PKL secara mandiri.

"PKL merupakan salah satu persyaratan dalam penerbitan surat persetujuan berlayar (SPB). Selain itu juga menjadi ikatan antara pemilik kapal perikanan selaku pemilik kapal perikanan dengan awak kapal perikanan yang dipekerjakan di atas kapal perikanan," jelasnya.

Dalam PKL ini juga disebutkan perlindungan terhadap risiko kerja dan pemenuhan hak-hak bagi awak kapal perikanan selama bekerja di atas kapal perikanan. Selain itu juga risiko usaha bagi pemilik kapal perikanan.

"Layanan e-PKL ini akan terintegrasi dengan aplikasi sistem penerbitan SPB (TemanSPB). Selain mempermudah, layanan ini juga menyingkat waktu pemilik kapal perikanan untuk mendaftar awak kapal perikanan (crew list) yang akan dilakukan penyijilan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan," imbuhnya.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan para awak kapal perikanan harus mendapatkan berbagai jaminan sosial selama bekerja di kapal perikanan berbendera Indonesia. Dalam hal ini termasuk jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan kehilangan pekerjaan yang telah diamanatkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan sebagai turunan UU Cipta Kerja.

Belum lama ini, DJPT KKP telah menyampaikan sosialisasi penggunaan layanan e-PKL kepada pemilik, nakhoda dan operator kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, Jumat (10/9).

Paket Semangat Kemerdekaan
Menurut Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Mansur, sosialisasi tersebut dilakukan guna meningkatkan implementasi PKL bagi awak kapal perikanan dengan layanan e-PKL. Implementasi tersebut sesuai amanah UU Cipta Kerja dan PP 27 Tahun 2021.

"Di PP 27 Tahun 2021 itu sudah jelas tertuang pada pasal 141 huruf (f) dan pasal 142 telah diamanatkan bahwa setiap Awak Kapal Perikanan yang akan bekerja pada Pemilik Kapal Perikanan, Operator Kapal Perikanan, Nakhoda atau Agen Awak Kapal Perikanan harus memiliki PKL," katanya.

Sementara itu, peraturan pelaksana UU Cipta Kerja dan PP 27 tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan Bab Kesebelas terkait PKL.(ak)

telkom sigma
Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
More Stories
Data Center Service Provider of the year
Financial Analysis
Sah! Indosat dan Tri merger
Telkom Digital Permata