Disebut-sebut terima Rp3,8 triliun dari program prakerja, ini penjelasan Ruangguru

JAKARTA (IndoTelko) - Platform edutech Ruangguru membantah kabar mengenai kemitraan Skill Academy by Ruangguru yang menerima uang Rp3,8 triliun dari program Kartu Prakerja.

"Ruangguru tidak menerima Rp3,8 triliun dari program Kartu Prakerja. Dana yang diterima mitra platform digital tergantung pada pilihan peserta yang bebas memilih kelas pelatihan dari 8 mitra resmi platform digital Prakerja. Peserta Prakerja memegang kendali penuh dalam menggunakan dana tersebut untuk memilih kelas/program yang disediakan oleh mitra resmi platform digital di program Kartu Prakerja. Perlu disebutkan juga, bahwa hingga saat ini, belum ada pembiayaan apapun terkait Kartu Prakerja yang sudah diterima oleh pihak Skill Academy," tegas Chief Product & Partnership Officer (CPO) dan Co-founder Ruangguru Iman Usman

Dijelaskannya, terkait proses pemilihan penyedia layanan pelatihan untuk Kartu Prakerja, Ruangguru telah melalui proses verifikasi sesuai dengan Permenko Nomor 3 Tahun 2020. Mengutip penjelasan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani pada tanggal 6 Mei 2020, pemerintah tidak melakukan tender pada platform karena tidak ada penyelenggaraan barang dan jasa yang dibayarkan ke perusahaan digital yang menjadi mitra, pembeliannya kepada konten provider yang beragam berdasarkan minat dari peserta Prakerja. Tender pun dilaksanakan jika hanya ada satu yang dipilih menjadi mitra, sementara Program Kartu Prakerja terbuka bagi lebih dari satu mitra.

"CEO Ruangguru, Belva Devara, sama sekali tidak terlibat dalam proses pemilihan Skill Academy by Ruangguru sebagai salah satu mitra penyedia layanan pelatihan di Program Kartu Prakerja. Ruangguru selalu mematuhi seluruh pedoman, peraturan dan kebijakan Pemerintah Indonesia. Kami juga siap untuk berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait, untuk memastikan implementasi program oleh Skill Academy by Ruangguru dilaksanakan sejalan dengan peraturan dan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Sebelumnya, Kelompok masyarakat yang terhimpun dalam Prakerja.org pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat penegak hukum untuk mengusut program kartu prakerja.

“Kami mendesak KPK dan aparat penegak hukum segera memeriksa pihak-pihak yang diuntungkan dengan cara tidak wajar dari proyek kartu Prakerja. Khususnya pihak penyedia platform pelatihan online,” ujar Salah satu Inisiator Prakerja.org Brahmantya Sakti.

Sakti juga mendesak agar pemerintah segera membatalkan program pelatihan online yang dibungkus dalam program kartu Prakerja itu. Termasuk untuk mewajibkan para penyedia platform yang telah dibayar dari anggaran Prakerja mengembalikan dana sepenuhnya kepada negara.

Kelompok masyarakat yang terhimpun dalam Prakerja.org ini juga menyerukan masyarakat untuk bergabung bersama-sama untuk menciptakan atau mendukung sarana pelatihan online gratis guna membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covud-19.

Salah satu Inisiator Prakerja.org lainnya, Andri W Kusuma mengatakan dalam proyek itu seharusnya ada tender dalam penunjukkan delapan mitra program Kartu Prakerja. Tujuannya agar prinsip adil dan bersaing bisa terpenuhi.

Largo Andrianto yang juga merupakan salah satu Inisiator Prakerja.org, juga mendesak agar program karti Prakerja ini segera dibatalkan. Sebab, di saat sulitnya pemerintah menyediakan dana yang dibutuhkan agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan tunai untuk bertahan hidup, program ini malah memberikan kesempatan segelintir pihak, dalam hal ini penyedia platform pelatihan dan pihak-pihak terkait, memperkaya diri.

Mereka pun membeberkan pelatihan yang diselenggarakan Skill Academy dari Ruangguru berdasarkan laporan pelaksanaan fase pertama, menguasai sekitar 62% transaksi pelatihan masyarakat penerima Bansos Prakerja.

“Artinya dengan asumsi kondisi yang sama, Ruangguru diperkirakan mendapatkan penghasilan lebih dari Rp 992 Miliar dalam hitungan minggu, dari dana Rp1,6 triliun yang telah dicairkan,” papar Argo.

Sehingga, apabila seluruh dana sebesar Rp5,6 triliun tersebut diserap, Ruangguru berpotensi mendapatkan transaksi Rp3,8 triliun.(wn)