Qasir kelola transaksi Rp1,5 triliun di 2019

JAKARTA (IndoTelko) – PT Solusi Teknologi Niaga menyatakan platform Point of Sales (POS) Qasir yang dikelolanya  mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp1,5 triliun sepanjang 2019. Angka ini merefleksikan setidaknya 0,2% total pergerakan ekonomi Indonesia.

“Tentunya pencapaian ini sangat membanggakan bagi tim Qasir, di mana layanan kami sudah digunakan oleh pedagang mikro di lebih dari 500 kota di Indonesia. Ke depan, kami menarget untuk lebih banyak merchant yang mengunduh dan menggunakan aplikasi kami, setidaknya sampai dengan 300.000 user,” ungkap CEO Qasir Michael Williem dalam keterangan kemarin.

Dijelaskannya, saat ini keberadaan toko-toko kelontong atau warung tradisional kian terdesak oleh hadirnya peritel modern, contohnya yang berbasis waralaba. Secara aspek permodalan dan jaringan usaha, peritel modern tentu akan jauh melampaui kemampuan warung-warung untuk bersaing mendapatkan pelanggan. Faktor-faktor seperti variasi barang dagangan, stok penjualan, sampai ragam metode pembayaran yang kian memudahkan pembeli, menjadi hambatan utama bagi warung mikro untuk tetap eksis.

Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan warung mikro ini masih menjadi penopang kebutuhan masyarakat sekitar, khususnya yang berada di kota-kota lapis kedua dan ketiga, yang jauh dari area perkotaan. “Warung masih menjadi andalan masyarakat, di tengah masifnya pertokoan modern. Kami melihat masih adanya kebutuhan masyarakat, khususnya dari lapisan menengah ke bawah yang masih menjadi pelanggan warung-warung tradisional karena memang harga barang kebutuhan sehari-hari masih sangat terjangkau. Sehingga, kami melihat ada celah di mana Qasir bisa membantu pemilik warung untuk survive di tengah kompetisi dengan pemilik modal yang lebih besar,” tambah Michael.

Setelah aplikasi Qasir, aplikasi Miqro pun diluncurkan untuk pedagang mikro dari berbagai jenis usaha. Aplikasi Miqro dapat diakses tanpa biaya lewat ponsel pintar. Melalui aplikasi ini, pemilik warung bisa mengakses banyak fitur dasar tentang manajemen pengelolaan warung, sampai dengan pemesanan barang untuk dijual kembali (grosir).

Aplikasi Miqro memungkinkan hal tersebut dengan dukungan dari setidaknya lebih dari 25 mitra wholesaler yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Harapannya, akan semakin banyak pemilik usaha mikro yang menyadari pentingnya pengelolaan toko dan transaksi, apapun usaha dan skala bisnisnya.

“Salah satu hal yang mendasari optimisme kami dalam menciptakan inovasi adalah dorongan dari pemerintah untuk membantu usaha-usaha mikro, salah satunya warung, untuk dapat terus eksis dan meningkatkan skala usahanya lewat teknologi. Melalui aplikasi Miqro yang sudah tersedia untuk pengguna Android, pedagang tidak perlu lagi mencatat penjualan dan mengatur inventori secara manual, karena semuanya sudah otomatis akan terekonsiliasi di aplikasi,” ujar Michael.

Jika aplikasi Miqro menarget pedagang mikro, aplikasi yang lebih dulu lahir, yaitu Qasir POS menyasar mereka yang sudah menjalankan usahanya dengan bantuan karyawan.  Karena, pada tahap inilah pemilik usaha sudah membutuhkan fungsi-fungsi monitoring. Mulai dari memonitor catatan penjualan, mengelola produk, mengawasi stok, dan memantau aktivitas karyawan. Salah satu keunggulannya dibanding aplikasi sejenis, layanan yang ditawarkan dalam aplikasi Qasir bisa didapat tanpa biaya apapun dan dapat terus digunakan secara gratis selamanya. Sementara itu, untuk beberapa fitur khusus yang lebih premium, usahawan (user) hanya perlu membayar sesuai yang diperlukan.

Pemerintah melalui Kominfo mengimbau para pelaku swasta agar terlibat aktif dalam membantu mewujudkan jumlah UMKM go-digital menyentuh angka 8 juta atau lebih di tahun 2020. Saat ini pemerintah juga semakin proaktif menggalakkan pelatihan dan bimbingan UMKM yang mencakup perpajakan dan pembukuan. Salah satunya di tahun 2019, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggandeng 27 instansi terkait pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam penyusunan laporan keuangan dan perpajakan. Terdiri dari 21 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 6 instansi lainnya.(wn)