Duuh... program BAKTI terkendala anggaran

JAKARTA (IndoTelko) - Komisi I DPR menemukan ada sedikit kendala dalam pelaksanaan program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) yaitu masalah keterbatasan anggaran.

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menilai bahwa kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam memerdekakan masyarakat dalam bentuk sinyal ataupun melek pada digitalisasi sudah cukup baik, namun sayang masih ada kendala keterbatasan anggaran dalam merealisasikannya.   

“Tentunya kita senang sekali telah mendengar banyak dari Direktur Utama BAKTI tentang progress dari Palapa Ring ini. Palapa Ring merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang ada di NTT (Nusa Tenggara Timur) yang luasnya mencakup hingga ke Papua dan bisa dilanjutkan lagi ke daerah-daerah lainnya,” katanya usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Kupang, NTT, Kamis, seperti dikutip dari laman DPR (27/1).

Dikatakannya, program ini telah memfokuskan pada daerah-daerah yang kurang tercover internet (blank spot) oleh pihak swasta. Banyak kabupaten/kota yang menjadi perhatian khusus dalam memberikan layanan sinyal, sesuai dengan slogan BAKTI yaitu Merdeka Sinyal.

“Dengan adanya keterbatasan anggaran tentunya ada hambatan, tetapi sejauh ini BAKTI sudah menjalankan semuanya dengan baik. BAKTI menjalankan tugasnya sejak tahun 2006 ketika BAKTI didirikan, selama 10 tahun BAKTI telah menciptakan konsep pelaksanaan yang baik dengan anggaran yang ada. Jadi kita lihat tolok ukur dari 2006 hingga 2020 menurut saya kinerjanya cukup baik,” jelas Rizki.

Perlu diketahui, Palapa Ring terbagi dalam tiga paket, yakni Paket Barat (2.275 km), Paket Tengah (2.295 km) dan Paket Timur (6.878 km). Untuk Wilayah Barat sepanjang 2275 km, di 12 kabupaten/kota dengan 4 provinsi telah beroperasi penuh. Sementara untuk Wilayah Tengah sepanjang 2.295 km, dengan 27 kabupaten/kota, dan 5 Provinsi sudah beroperasi penuh. Untuk Wilayah Timur sepanjang 6878 km, di 51 kabupaten/kota, dan di 4 provinsi telah beroperasi penuh.

Kurang Strategis
Sementara Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyoroti pembangunan Base Transceiver Station (BTS) yang dibangun oleh BAKTI di Nusa Tenggara Barat karena berada di tempat yang kurang strategis.

Diketahui BTS BAKTI itu berada di lembah, yang seharusnya berada di dataran tinggi. Menurutnya, jika BTS berada di pegunungan, mungkin daya jangkaunya akan lebih maksimal.

“BTS tidak boleh terhalang gunung. Baru setengah kilometer sinyal sudah hilang. Padahal sebagaimana yang saya dengar jangkauannya sampai bisa radius 5 kilometer. Saya kira ini yang jadi koreksi kami bersama, agar ke depan di dalam pembangunan BTS-BTS itu bisa lebih terencana dengan baik,” ujar Bambang.

Dalam kesempaan yang sama, Wakil Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri mengatakan hampir 12 desa dan beberapa pondok pesantren telah dibantu oleh BAKTI Kominfo. Internet sudah banyak yang masuk ke desa-desa. Akan tetapi masih ada 30 titik blankspot, karena tidak terjangkau oleh internet.

“Lombok Tengah sudah menjadi tujuan wisata dan tentunya membutuhkan perhatian dari kita semua mengingat 2021 mendatang perhelatan MotoGP di Lombok nanti hampir 150 ribu tamu kita yang datang membutuhkan akses layanan internet,” kata Lalu Pathul.

Asal tahu saja, dana BAKTI berasal dari kontribusi KPU/USO Penyelenggara Telekomunikasi yang besarnya 1,25% dari pendapatan kotor tahunan penyelenggara telekomunikasi. Padahal BAKTI memiliki sejumlah program antara lain: Palapa Ring yang sudah selesai pengerjaannya namun belum terutilisasi, pembangunan BTS, penyediaan akses internet dan penyiapan satelit Multi Fungsi bernama SATRIA.(ak)