Telkom dukung LKPP perkuat sistem pengadaan digital SPSE V5

JAKARTA (IndoTelko) - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui Telkom Solution mendukung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam memperkuat ekosistem pengadaan digital nasional melalui pembaruan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 5 (SPSE V5).

Inisiatif ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pemerintah sekaligus memperluas kesempatan pelaku usaha dalam negeri untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Kepala LKPP, Sarah Sadiqa, mengatakan transformasi pengadaan pemerintah perlu diarahkan pada strategi belanja yang mempertimbangkan kebutuhan, kualitas, informasi pasar, dan keberlanjutan layanan, bukan sekadar memenuhi prosedur atau mengejar harga terendah.

Hal tersebut disampaikannya dalam Kick Off Konsolidasi Pengadaan Nasional 20262027 bertema “Konsolidasi Next Level: Strategi Pengadaan untuk Meningkatkan Pembangunan Nasional” di Jakarta, 22 Oktober 2026.

Sarah juga mengapresiasi dukungan Telkom dalam pengembangan sistem pengadaan elektronik yang dilakukan bersama LKPP.

Direktur Enterprise & Business Service Telkom, Veranita Yosephine, menyatakan kolaborasi dan pemanfaatan teknologi menjadi elemen penting dalam mempercepat transformasi digital sektor publik.

Menurutnya, melalui SPSE V5, Telkom berkomitmen membantu LKPP memperkuat ekosistem pengadaan digital yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan.

Empat Penguatan SPSE V5

SPSE V5 menghadirkan empat penguatan utama untuk mendukung integrasi proses pengadaan pemerintah.

Pertama, integrasi Akun INAPROC dengan Manajemen Akun INAPROC. Kedua, penerapan New APENDO untuk mendukung autentikasi dokumen penawaran. Ketiga, mekanisme pembayaran di luar sistem atau payment outside system. Keempat, transformasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKaP) menjadi Manajemen Penyedia INAPROC.

Pembaruan tersebut diharapkan mendukung optimalisasi anggaran belanja pemerintah pada 2026 yang mencapai lebih dari Rp900 triliun. Pengadaan yang direncanakan berdasarkan kebutuhan dan informasi pasar dinilai dapat membantu pemerintah memperoleh manfaat maksimal dari belanja negara, termasuk untuk program prioritas di sektor infrastruktur dan digital.

Integrasi data dan keterbukaan informasi mengenai kebutuhan belanja pemerintah juga diharapkan memberikan gambaran pasar yang lebih jelas bagi pelaku usaha nasional, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan informasi yang lebih terarah, pelaku usaha dapat mempersiapkan kapasitas produksi dan meningkatkan kesiapan untuk mengikuti proses pengadaan pemerintah.

Melalui kolaborasi dengan LKPP, Telkom Solution melanjutkan upaya penyediaan solusi teknologi bagi sektor publik. Kerja sama ini menjadi bagian dari dukungan Telkom terhadap tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel, sekaligus memperluas partisipasi pelaku usaha dalam pembangunan Indonesia. (mas)