Kewajiban modal awal Rp 1 triliun dinilai memberatkan pemain kripto

JAKARTA (IndoTelko) - Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka yang dikeluarkan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) terkait pelaku industri kripto untuk menyiapkan modal awal sebesar Rp1 triliun dinilai memberatkan pelaku usaha.

Nilai tersebut dibandingkan dengan aturan milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang hanya menetapkan modal awal sebesar Rp2,5 miliar untuk pemain financial Technology Indonesia. Sementara  pemain kripto juga perlu mempertahankan 80% dana tersebut dan tidak dapat menggunakannya untuk investasi ulang bisnis mereka. (baca: Aturan Kripto)

Menurut ekonom Universitas Indonesia Berly Martawardaya, regulasi haruslah memberikan keseimbangan antara memungkinkan jalannya suatu industri yang dapat mendorong perkembangan ekonomi serta melindungi keamanan dan privasi masyarakat.

“Tantangan yang dihadapi pemain tekfin dan kripto saat ini adalah bisa tumbuh stabil dan minim potensi krisis. Dan hal ini harus ditunjang dengan regulasi yang memberikan keseimbangan  potensi ekonomi dan keamanan,” tuturnya dalam keterangan kemarin.

Menurut Direktur Riset INDEF tersebut, pemerintah haruslah mendukung kedua industri ini melalui regulasi yang berfungsi sebagai pelindung konsumen maupun sebagai peta panduan (roadmap) bagi kedua industri ini.

“Regulasi sandbox yang dibuat OJK terbukti bisa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap industri tekfin di Indonesia,” katanya.

Senada dengan itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon Muhammad Lutfi menegaskan bahwa skala prioritas bagi OJK dalam menentukan peraturan untuk pemain P2P di Indonesia adalah perlindungan konsumen pengguna platform baik pihak peminjam maupun yang pemodal. Selain itu, prioritas lainnya adalah penataan dan ketahanan modal penyelenggara.

“Regulasi tentu untuk menata kegiatan bisnis karena sebelumnya belum ada yang mengatur tentang hal tersebut. Jadi bisa menekan angka pemain P2P yang ilegal,” tuturnya.

Lutfi menambahkan, untuk membantu pertumbuhan P2P di Indonesia, selain membuat regulasi, OJK juga bekerja sama dengan asosiasi seperti Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) dalam merumuskan kode etik dan mengkaji ulang aturan secara berkala.

“Kami mengakomodasi masukan-masukan dari para pemangku kepentingan dan mempertimbangkan untuk perkembangan ekosistem tekfin itu sendiri," katanya.

Selain itu, tambahnya, peran OJK dalam mendukung industri ini di tanah air juga dilakukan melalui kegiatan edukasi dan literasi keuangan di berbagai daerah, termasuk skala nasional.

Saat ini, dengan regulasi yang ada,  terdapat lebih dari 99 fintek yang telah terdaftar di OJK berdasarkan situs resmi lembaga tersebut. Jumlah peminjam dan pemberi pinjaman itu sendiri telah mencapai 5,16 juta entitas. Hal ini menunjukkan regulasi OJK bisa menstimulus pertumbuhan industri P2P di Indonesia.

Peneliti Center for Infrastructure Development Prasetiya Mulya Business School Josep Bely Utarja mengungkapkan tidak mudah memasukkan teknologi blockchain ke dalam kerangka regulasi yang ada di Indonesia.

“Untuk kripto, Bappebti harus menyadari bahwa meski jalan masuk regulasi ke industri ini adalah dari definisi komoditi, namun sebagaimana BI dan OJK, Bappebti juga memiliki keterbatasan wewenang. Perlu kerjasama dengan otoritas dan regulator lain terkait kripto ini,” tuturnya.

Menurutnya, Bappebti perlu memastikan pasar komoditi kripto berjalan wajar jika ingin pasar berjangkanya bisa tercipta.

“Tantangan regulasinya adalah menciptakan manajemen risiko yang tepat untuk pemegang komoditi kripto milik nasabah, manajemen risiko terhadap peretasan hackers atas hot wallet di centralized exchange, perlindungan nasabah dari manipulasi harga, dan ketidakpastian regulasi seperti legitimasi usaha dan masalah perpajakan terkait transaksi.”

Pasar komoditas kripto perlu diberi dorongan untuk tumbuh dengan memberikan jaminan regulasi yang tidak terlalu memberatkan.

Profesor bidang ASEAN dari Guangxi University for Nationalities,  China, Roy Darmawan mengungkapkan pertumbuhan industri digital seperti cryptocurrency saat ini memang berkembang pesat.

“Regulasi perlu konsisten dan bervisi ke depan serta memberikan kepastian jangka panjang. Kebijakan Bappebti harus menumbuhkan industri kripto ke depannya, namun tetap perlu pertanggungjawaban dari sisi security dan likuiditas,” tuturnya.

Menurut akademisi dari Universitas Indonesia tersebut, di Indonesia banyak terjadi perizinan namun di tengah-tengah diumumkan secara terbuka sebagai investasi yang dipandang bahaya. “Tentu ini merugikan perusahaannya maupun penggunanya,” katanya.

Roy menambahkan, era digital memunculkan kreativitas industri yang tidak terbendung. Dan pada umumnya memiliki dampak positif dalam menggerakkan perekonomian.

“Kebijakan Bappebti perlu memiliki visi ke depan sekaligus konsisten dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pertumbuhan industri ini,” tutupnya.(ak)