Smart City Nusantara siap perkuat layanan publik di Lampung

Kepala Bappeda Lampung Herlina Warganegara tengah mencoba salah satu solusi di Living Lab Smart City Nusantara.(ist)

JAKARTA (IndoTelko) - Platform Smart City Nusantara (SCN) yang dikembangkan Telkom siap memperkuat layanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung ke masyarakat.

"Platform Smart City Nusantara dapat membantu Pemprov Lampung dalam mengembangkan smart city secara umum dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di  Lampung secara khusus," ungkap Senior Manager Smart City Nusantara Wahyudi kala menemani kunjungan jajaran Bappeda Pemprov Lampung ke Lving Lab Smart City Nusantara, belum lama ini.

Jajaran Bappeda Pemprov Lampung yang berkunjung diantaranya Kepala Bappeda Herlina Warganegara, Kadis Komindo Chrisna Putra, beserta staff dan didampingi oleh General Manager Witel Bapak M. Yusuf serta Coordination Group of Faculty Member Telkom Prasabri Pesti. 

Saat ini Pemprov Lampung telah mengimplementasikan layanan-layanan pendukung  operasional seperti E-Planning, E-Budgeting, PTSP dan SIMPEDU sebagai tahapan implementasi smart city di Provinsi Lampung.

Jajaran Pemprov Lampung diajak berkeliling Living Lab Smart City Nusantara untuk melihat dan berdiskusi bersama  mengenai solusi-solusi apa saja yang dimiliki oleh Telkom Group, manfaat dan tahapan implementasinya serta yang paling penting bagaimana solusi tersebut dapat mensolusikan kebutuhan yang ada di Pemprov Lampung.

"Hal ini karena painfull problem setiap kota dapat berbeda sesuai karakteristik lokaslnya sehingga implementasi solusi-solusi smart city umumnya harus disesuaikan dengan painfull problem, kebutuhan spesifik dan kearifan lokal kota tersebut," kata Wahyudi. 

Prasabri menambahkan selama ini inisiatif pengembangan smart city banyak dilakukan oleh masing-masing kota dan kabupaten, belum nampak integrasi dengan Pemerintah Provinsi.

Jajaran Bappeda Pemprov Lampung bersama tim Living Lab Smart City Nusantara

"Padahal, banyak kelebihan bila kebijakan dan pengawalan implementasi smart city dilakukan dengan komando dari pemerintah provinsi, diantaranya standarisasi format data, standarisasi aplikasi, efisiensi aplikasi dan penyimpanan, dan distribusi inovasi dapat lebih cepat dilakukan. Agregasi data secara provinsi maupun nasional akan menjadi mudah bila ada kesamaan format dan aplikasi yang dipakai oleh Kabupaten dan kota," katanya.

Prasabri juga menekankan pentingnya kemitraan dan inovasi sebagai pilar utama implementasi smart city. “Pemerintah Provinsi dan Daerah harus memiliki kemampuan menggaet kemitraan dalam lingkup tiga ratus enam puluh derajat, seluruh pemangku kepentingan,” ujar Kandidat Doktor Smart City dari Universitas Padjadjaran ini.(ad)