90% nomor seluler lakukan registrasi ulang

Pelanggan tengah melakukan registrasi di Grapari Telkomsel (dok)

JAKARTA (IndoTelko) - Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan hingga 28 Februari 2018 pukul 12.52 WIB, sejumlah: 305.782.219 nomor pelanggan telah diregistrasikan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).

Hal ini berarti sekitar 90% dari 340 juta nomor seluler yang diklaim selama ini beredar di masyarakat telah melakukan registrasi ulang sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

"Batas akhir registrasi ulang nomor prabayar pelanggan jasa telekomunikasi telah berakhir tanggal 28 Februari 2018," kata Ketua Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Ahmad Ramli di Jakarta, (28/2).

Dikatakannya, pelanggan yang tidak melakukan registrasi ulang sampai 28 Februari 2018, akan dilakukan pemblokiran layanan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mulai 1 Maret 2018, dilakukan pemblokiran layanan panggilan keluar (outgoing call) dan layanan pesan singkat keluar (outgoing SMS). Dalam keadaan ini, pelanggan masih dapat menerima telepon dan SMS masuk serta menggunakan data internet.

2. Apabila pelanggan tidak melakukan registrasi sampai tanggal 31 Maret 2018, maka mulai 1 April 2018 dilakukan pemblokiran layanan panggilan masuk (incoming call) dan menerima layanan pesan singkat (incoming SMS). Dalam keadaan ini, pelanggan tidak dapat melakukan panggilan keluar dan layanan pesan singkat keluar, juga tidak bisa menerima layanan panggilan dan SMS. Pemblokiran tidak mencakup layanan data internet.

3. Apabila pelanggan tidak melakukan registrasi sampai tanggal 30 April 2018, maka pada tanggal 1 Mei 2018 dilakukan pemblokiran total. Dalam keadaan ini, pelanggan tidak dapat melakukan panggilan dan SMS keluar, tidak bisa menerima telepon dan SMS, serta tidak dapat menggunakan layanan data internet.

"Selama belum dilakukan pemblokiran total, pelanggan masih tetap dapat melakukan registrasi ulang. Masyarakat dihimbau agar tidak dengan menggunakan NIK dan No. KK secara tanpa hak untuk melakukan registrasi, termasuk yang diperoleh dari internet dan sumber lain, karena merupakan pelanggaran hukum," katanya.(id)