Indosat bidik tender layanan satelit pemerintah

Manajemen Indosat dan Menkominfo Rudiantara kala mengumumkan penyediaan satelit Palapa-N1 beberapa bulan lalu (dok)

JAKARTA (IndoTelko) - PT Indosat Tbk (ISAT) atau Indosat Ooredoo mengaku berminat untuk mengikuti tender penyediaan layanan satelit High Throughput Satellite (HTS) yang akan dibuka pemerintah  pada paruh kedua tahun 2017.

"Jika ada tender untuk penyediaan layanan satelit HTS, tentu kami ikut. Itu pasti," tegas President Direktur & CEO Indosat Alexander Rusli, Ramadan lalu.

Dikatakannya, Indosat bisa ikut dalam tender karena melalui PT Palapa Satelit Nusa Sejahtera (PSNS) tengah memesan satelit dengan kemampuan HTS dari produsen satelit terkemuka asal Tiongkok, China Great Wall Industry Corporation (CGWIC).

PSNS adalah perusahaan patungan antara anak usaha Ooredoo ini dengan PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN). Sebagai pemilik slot orbit 113° Bujur Timur, Indosat memiliki 35% total saham di perusahaan patungan itu. Satelit ini rencananya beroperasi pada tahun 2020 mendatang. Selama ini slot orbit itu ditempati oleh Satelit Palapa D milik Indosat. (Baca: Satelit Palapa N1)

Alex optimistis CGWIC dapat memenuhi tenggat jadwal peluncuran karena sudah memiliki reputasi. "Perjanjian dengan CGWIC itu in orbit  delivery artinya jaminan hingga satelit sampai ke orbit. Salah satu penawaran menarik dari CGWIC adalah tidak meminta jaminan ke induk perusahaan masing-masing, karenanya kami pilih mereka," katanya.

Lebih lanjut Alex mengatakan, strategi membuat perusahaan patungan untuk bisnis satelit karena perseroan tak mau belanja modal untuk pembelian satelit terkonsolidasi dalam laporan keuangan. "Revenue dari bisnis satelit ini kecil, tetapi pasti dan jangka panjang. Kalau kita lebih 50% (di perusahaan patungan), belanja modalnya pasti terkonsolidasi, saya tak mau seperti itu," katanya.

Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara menyatakan lelang penyediaan satelit HTS akan dilakukan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) tahun ini. "Kan sudah masuk dalam perencanaan strategis. Nilainya sekitar US$ 300 juta hingga US$ 400 juta, soalnya ini satelit HTS,” ungkap Rudiantara dalam berbagai kesempatan. (Baca: Proyek Satelit HTS)

Menurut Rudiantara pemerintah mendukung dan akan memfasilitasi sektor dan ekosistem untuk membangun satelit. "Kita membutuhkan satelit, butuh broadband. Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat mendapat akses melalui broadband atau satelit. Kita juga harus memastikan bandwidth yang cukup. Semua harus mengubah mindset ke arah lebih baik. Selain itu kita juga perlu men-develop generasi muda terkait hal ini," pungkas Rudiantara.

Secara terpisah, Pengamat Teknologi Informasi Heru Sutadi mengingatkan, pemerintah untuk lebih menghormati aturan yang ada dalam mencapai tujuannya. "Saya tak ada masalah dengan tujuan pemerintah mengembangkan broadband. Tetapi aturan main harus dihormati. Misalnya, untuk kasus perusahaan patungan Indosat dan PSN itu. Harusnya kan ada evaluasi, kok bisa alokasi slot tadinya untuk Indosat berubah menjadi dioperasikan perusahaan patungan. Sudah ada evaluasi belum itu dari pemerintah rencana bisnisnya," jelasnya.

Disarankannya, sebelum diberikan slot orbit, semua dievaluasi baik yang melanjutkan maupun baru. Terutama komposisi saham di satelit, yang seyogyanya adalah mayoritas. "Kita pakai logika umum saja, siapa pemegang saham mayoritas? Harusnya itu yang mendapat alokasi slot dia yang mayoritas," tutupnya(dn)