Perhitungan TKDN Smartphone Harus Berikan Keadilan bagi Investor

Ilustrasi (dok)

JAKARTA (IndoTelko) –  Pemeirntah diharapkan memberikan keadilan dalam perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) smartphone 4G bagi para investor.

“Kalau kami lihat dengan lima opsi, bahkan ada opsi 100% untuk Software, itu tak adil bagi yang sudah berinvestasi di hardware,” tegas Vice President Samsung Electronics Indonesia Lee Kang Hyun, kemarin.

Menurutnya, memenuhi TKDN software dinilai lebih mudah dibandingkan memenuhi TKDN hardware (perangkat keras) pada smartphone 4G, karena membutuhkan nilai investasi yang jauh lebih rendah.

“Ini tak adil bagi kami yang sudah berinvestasi dengan membangun pabrik dan berupaya memenuhi TKDN hardware sebesar 20%.  Berarti nanti investasi masa depan yang gampang, kan cuma software saja, hardware tidak ada. Padahal industri elektronika di Indonesia masih susah kan dibanding Vietnam," ujar Lee.

Suara Lee ini senada dengan Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) yang menuntut pemerintah tidak mengubah draf peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No. 82 dan 38.

Ada lima skema komposisi TKDN smartphone 4G LTE dalam draf tersebut.  Pertama berupa 100% TKDN perangkat keras (hardware) dan nol persen perangkat lunak (software). Kedua, 75% hardware dan 25% software. Ketiga, 50% hardware dan 50% software. Keempat, 25% hardware dan 75% software. Terakhir adalah nol persen hardware dan 100% software.

AIPTI menganggap adanya lima skema tersebut justru cenderung memberikan kelonggaran bagi vendor untuk mengimpor ponsel dalam bentuk barang jadi. Artinya, ponsel 4G bisa masuk pasar Indonesia dengan memenuhi TKDN hanya melalui software aplikasi saja tanpa membutuhkan industri manufakturnya.

Menanggapi hal itu, Dirjen Industri Logam Alat Transportasi dan Elektronika Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan menjelaskan aturan yang ditetapkan pemerintah memang tidak bisa memuaskan semua pihak. “Sejauh ini belum dipastikan kapan aturan terkait TKDN smartphone 4G tersebut diberlakukan,” katanya.

Sekadar informasi, jika pemerintah konsisten dengan ide awal yakni ingin menekan impor smartphone dan membuka lapangan pekerjaan, tak perlu ada lima opsi untuk perhitungan TKDN smartphone. (Baca juga: Quo Vadis TKDN Smartphone)

Sinyal mendorong TKDN smartphone menjadi 30% saja pada 2017 sudah membuat pemain global seperti Samsung, Lenovo, atau Oppo rela berinvestasi di tanah air dengan membangun pabrik atau menggandeng pemain perakitan.

Entah kenapa di tengah jalan pemerintah goyah sendiri dengan kebijakan yang diwacanakannya.(id)