Indonesia Gandeng Korea Selatan untuk e-government

Ilustrasi (dok)

JAKARTA (IndoTelko) – Indonesia menjalin kerja sama dengan Korea Selatan untuk mengembangkan  e-government di Indonesia.

E-government merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Ini tindak lanjut pertemuan antara Presiden Jokowi dengan pemerintah Korea Selatan di Busan Desember 2014 lalu. Kita ingin mempercepat konsolidasi. Kini kita sedang membuat tampilan e-government pemerintah dengan standarisasi nasional. Tahun ini kita targetkan semua instansi pemerintahan menggunakan e-government,” kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, kemarin.

Menurutnya, dengan diterapkannya e-government maka semua hubungan administarsi dan pelayanan antar lembaga akan berbasis pada sistem elektronik. Secara tidak langsung, konsep ini bisa memangkas proses birokrasi antar lembaga.

Setidaknya ada tiga manfaat yang akan didapatkan jika e-government di Indonesia terwujud. Pertama, berkas-berkas akan terdokumentasi lebih baik. Kedua, akan ada efisiensi penggunaan sumber daya manusia untuk menjalankan proses surat menyurat antar lembaga. Ketiga akan ada penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Menteri Dalam Negri Korea Selatan Hon Yun Sik yang juga turut hadir dalam acara peresmian Kantor Pusat Kerjasama e-Government antara Indonesia dan Korea Selatan mengungkapkan, program-program yang menjadi kerjasama dari kedua negara yaitu meliputi pengembangan proyek e-government di Indonesia yang akan dilakukan secara bersama-sama.

"Electronic Government Coorperation Center (Pusat Kerjsasama e-government) akan beroperasi selama 3 tahun. Kami ingin Pemerintah Indonesia bisa menjalankan reformasi birokrasi secara baik dan bisa membangun demokrasi yang efisien," tutur Hon Yun Sik.

Ditambahkannya, Pemerintah Korea Selatan juga akan turut menyumbang usulan-usulannya dalam membantu Indonesia menyusun perundang-undangan e-government.

Korea Selatan sendiri telah menjalanakan e-government di tatanan pemerintahan mereka sejak tahun 2001.(wn)