MNC Group Angkat Suara soal Kasus Restitusi Pajak Mobile 8

Ilustrasi (dok)

JAKARTA (IndoTelko) – MNC Group buka suara terkait rencana Kejaksaan Agung kembali mengusut kasus restitusi pajak PT Mobile 8 Telecom (Mobile-8) yang diduga merugikan negara sekitar Rp 10 miliar.

Corporate Secretary MNC Group, Syafril Nasution menegaskan rencana Kejaksaan Agung itu  sebagai sikap keliru dan sarat kepentingan. (Baca juga: Mobile-8 dibidik kasus pajak)

"Semua permasalahan perpajakan sudah tercatat dan dilaporkan dengan benar. Hal itu jugalah yang tentu menjadi salah satu dasar keputusan investor membeli Mobile-8," ujar Syafril dalam siaran pers kemarin.

MNC group adalah pengelola Mobile-8 sampai dengan pertengahan tahun 2009 dan sudah memenuhi sepenuhnya kewajiban perusahaan sebelum menjualnya kepada pihak ketiga.

Syafril juga menegaskan, sepanjang informasi yang diperoleh, restitusi yang dimaksud Kejaksaan Agung adalah pengembalian kelebihan bayar pajak Mobile-8 yang merupakan hak wajib pajak.

Pengembalian kelebihan bayar pajak itu adalah mekanisme resmi yang menjadi hak setiap wajib pajak yang berkepentingan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Perlu juga dipahami, Mobile-8 ini perusahaan publik yang tentunya sebelum kelebihan bayar pajak tersebut dikembalikan, tentu sudah melalui tahap verifikasi dan tax clearance dari kantor pajak,” katanya.

Ditambahkannya,  pihak kantor pajak sebagai otoritas yang berwenang terkait restitusi pajak Mobile-8, bahkan tidak pernah mempermasalahkan hal ini.

"Untuk, sebagai penegak hukum, Kejaksaan Agung diharapkan tidak terjebak dalam konflik kepentingan pihak manapun, karena dapat berakibat buruk untuk iklim dunia bisnis di tanah air," pungkasnya. 

Sebelumnya,  Ketua tim penyidik Ali Nurdin menjelaskan, pada periode 2007-2009 yang lalu, PT Mobile 8 mengadakan ponsel berikut pulsa dengan nilai transaksi Rp 80 miliar. Kala itu, PT Djaya Nusantara Komunikasi ditunjuk sebagai distributor pengadaan.(ak)