Operator Tak Terlibat Penyadapan?

Ilustrasi (Dok)

JAKARTA (IndoTelko) – Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menyakini tipis kemungkinan dari operator lokal terlibat penyadapan terhadap pejabat tinggi negara seperti kabar beredar yang dihembuskan oleh media-media asing.

“Tipis dan nyaris tidak mungkin operator di Indonesia terlibat dalam penyadapan seperti kabar yang beredar itu,” tegas Anggota Komite BRTI M. Ridwan kepada IndoTelko, (Rabu (20/11).

Menurutnya, dalam sistem yang terbangun sekarang, operator lebih banyak bersifat pasif. Proses marking target dilakukan secara remote oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Ada juga tactical interceptor yang bisa mengintersep langsung dari sinyal ponsel, dimana biasanya dilakukan dengan jarak 200 meter dari target.

Sedangkan operator melakukan perekaman sebagai pembanding jika diminta atau secara sistem tidak memungkinkan dilakukan remote interception, seperti pada keadaan yg akan diintersepsi adalah nomor dari PSTN dengan sistem elektro mekanik.

“Dugaan saya, ada peluang kecolongan dari perangkat yang dimiliki APH. Ini memungkinkan karena  kita pernah menerima hibah sistem intersepsi dari negara tetangga yang dikabarkan menyadap tersebut,” ungkapnya.

Kemungkinan kedua, lanjutnya, dari penjual ponsel yang dengan sengaja menginjeksikan software monitoring dimana memang banyak dipakai oleh pasangan  untuk memonitor  kerabatnya  dan banyak dijual di pertokoan. “Tetapi kalau untuk kelas pejabat tinggi tak mungkin ini terjadi,” tegasnya.

Sebelumnya, harian The Australian mengabarkan pemerintah Australia menyadap satelit Palapa milik Indonesia. Satelit ini dimiliki oleh Indosat yang 65% sahamnya dikuasai Ooredoo.

Sedangkan surat kabar Australia Sidney Morning Herald pada 29 Oktober 2013 juga mengabarkan adanya penyadapan yang dilakukan pemerintah AS terhadap pemerintah Indonesia. Bukan hanya Jakarta, AS juga disebut-sebut menyadap semua negara di Asia Tenggara lainnya.

Informasi yang berasal dari Edward Snowden intelijen AS itu menyebutkan  cara penyadapan selama ini melalui Singapore Telecom (SingTel), operator telekomunikasi milik Pemerintah Singapura yang juga menguasai 35% saham Telkomsel.

SingTel kabarnya memanfaatkan kabel serat optik bawah laut yang menghubungkan Asia, Timur Tengah dan Eropa (SEA-ME-WE) untuk melakukan penyadapan ke Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. SEA-ME-WE-3 merupakan kabel serat optik telekomunikasi bawah laut yang selesai pada tahun 2000 dengan panjang 39.000 km.

Praktik penyadapan yang dilakukan untuk memanen data dari email, pesan instan, telepon password dan sebagainya, dilakukan dari lalu lintas data melalui kabel serat optik bawah laut  berkode sandi TEMPORA ini disebut-sebut sudah berjalan hingga 15 tahunan.TEMPORA merupakan program intersepsi yang dimotori Inggris melalui Government Communications Headquarters (GCHQ).

Terakhir,  berdasarkan laporan yang dimuat The Guardian dan ABC, Senin 18 November 2013, disebutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama 9 jajaran petinggi negara, termasuk Wakil Presiden Boediono dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menjadi target penyadapan pada 2009.(

Terus Investigasi
“Kami sudah tahu soal isu penyadapan lewat infrastruktur kabel laut atau satelit itu. Ini sudah biasa. Hal yang perlu diperiksa sekarang, itu benar atau tidak. Jika operator lokal terlibat aktif, itu bisa kena sanksi berat,” tegas Kepala Pusat Informasi dan Humas Gatot S Dewa Broto.

Lebih lanjut Gatot mengungkapkan, Kementerian Kominfo melalui Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure / Coordination Center (Id-SIRTII/CC) terus melakukan investigasi secara cepat dan berkoordinasi dengan pihak Australia Computer Emergency Response Team (CERT-Australia) terkait beredarnya kabar dampak dari perang hacker Indonesia-Australia, sejumlah informasi penting terpapar.

“Pemberitaan informasi terkait dengan peretasan ini sangat berpotensi memicu keresahan dari masing-masing pihak khususnya para pengguna internet untuk menggunakan internet secara aman dan sehat, bahkan lebih jauh lagi hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari situasi yang tidak jelas ini,” gusarnya.(id)