AI Masuki era baru, kepercayaan jadi penentu

JAKARTA (IndoTelko) Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) memasuki babak baru. Jika sebelumnya keunggulan ditentukan oleh kecepatan mengadopsi model AI terbaru, kini fokus perusahaan bergeser pada kemampuan mengelola biaya, tata kelola, keamanan data, dan kepatuhan regulasi.

Chief Business Officer and GM of Applied AI, Abhas Ricky, menilai era AI berbasis kecepatan dan akses teknologi mulai berakhir. Menurutnya, perusahaan kini menghadapi tantangan untuk memastikan implementasi AI mampu memberikan nilai bisnis yang terukur dan berkelanjutan.

“Fokus perusahaan tidak lagi pada seberapa cepat meluncurkan proyek percontohan AI, tetapi pada kemampuan menjaga keberlanjutan, tata kelola, dan mitigasi risiko saat teknologi tersebut dioperasikan dalam skala besar,” ujarnya.

Berdasarkan proyeksi Gartner, belanja AI global diperkirakan mencapai US$2,52 triliun pada 2026, meningkat 44% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar US$1,37 triliun dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur AI.

Sementara itu, investasi AI di Asia Tenggara diproyeksikan tumbuh rata-rata 25% per tahun dan diperkirakan melampaui US$110 miliar pada 2028.

Abhas menjelaskan, industri kini bergerak dari era AI 1.0 menuju AI 2.0. Jika sebelumnya akses terhadap model AI tercanggih menjadi faktor pembeda, kini aspek ekonomi inferensi, latensi, kedekatan dengan data, dan kontrol operasional menjadi penentu utama.

Menurutnya, meskipun biaya token AI terus menurun, total pengeluaran perusahaan justru meningkat seiring semakin kompleksnya kebutuhan dan beban kerja berbasis AI.

“Pertanyaan utama para CIO saat ini bukan lagi model mana yang terbaik, tetapi beban kerja mana yang harus dijalankan, di platform apa, dengan biaya berapa, dan di bawah kebijakan siapa,” katanya.

Ia mencontohkan implementasi AI pada sektor perbankan melalui konsep next best action, yang memungkinkan sistem memberikan rekomendasi layanan secara real-time berdasarkan konteks pelanggan.

Pendekatan tersebut dinilai mampu meningkatkan pendapatan hingga 5% sampai 15%. Namun, biaya inferensi yang muncul dari jutaan interaksi pelanggan menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi AI.

Abhas mengungkapkan, penggunaan satu model premium untuk seluruh kebutuhan berpotensi meningkatkan biaya inferensi hingga 85%. Karena itu, perusahaan mulai mengadopsi pendekatan multi-model untuk menyesuaikan kebutuhan, biaya, dan tingkat kompleksitas tugas.

Selain faktor ekonomi, isu kedaulatan data dan regulasi juga menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan AI.

Penerapan regulasi seperti EU AI Act di Eropa, AI Promotion Act di Jepang, hingga IndiaAI Mission menunjukkan bahwa tata kelola AI semakin dipengaruhi oleh kebijakan nasional dan kebutuhan perlindungan data.

Di kawasan Asia Pasifik, sebanyak 96% organisasi berencana meningkatkan investasi AI, dengan sebagian besar implementasi dilakukan melalui infrastruktur hybrid.

“Arsitektur AI yang hanya bergantung pada satu platform cloud dan satu yurisdiksi kini menjadi liabilitas strategis,” ujarnya.

Menurut Abhas, keunggulan kompetitif jangka panjang tidak lagi terletak pada model AI, melainkan pada kemampuan perusahaan membangun control plane yang mencakup orkestrasi, tata kelola, evaluasi, integrasi sistem, dan keamanan.

Pergeseran ini diperkirakan akan memberikan dampak besar pada berbagai sektor. Di industri perbankan, AI memungkinkan analisis risiko dan deteksi fraud secara lebih komprehensif. Di sektor telekomunikasi, AI akan mendorong optimalisasi jaringan dan predictive maintenance, sementara di industri manufaktur teknologi ini membuka peluang untuk simulasi operasional dan prediksi gangguan rantai pasok secara real-time.

Abhas menegaskan, perusahaan yang mampu membangun infrastruktur AI yang berkelanjutan, berdaulat, dan terkendali akan memiliki posisi lebih kuat dalam menghadapi persaingan pada dekade mendatang.

“Arsitektur AI yang akan menang bukan sekadar yang menawarkan biaya termurah, tetapi yang mampu menempatkan komputasi sedekat mungkin dengan data, beroperasi sesuai yurisdiksi, dan didukung tata kelola yang kuat,” tutupnya. (mas)