Indonesia bidik kendali AI, bukan sekadar pengguna

JAKARTA (IndoTelko) - Pemerintah mulai menggeser arah kebijakan digital dengan menempatkan Indonesia tidak lagi sekadar sebagai pengguna, tetapi juga pengendali arah pengembangan kecerdasan artifisial (AI). Fokus ini diarahkan agar teknologi benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyebut tantangan saat ini bukan lagi pada adopsi, melainkan bagaimana mengubah optimisme publik menjadi hasil konkret. Hal tersebut disampaikan dalam ajang Huawei Enterprise Indonesia Partner Summit 2026 di Jakarta.

Menurutnya, tingginya penerimaan masyarakat terhadap AI harus diikuti dengan ketelitian dalam implementasi. Saat ini, sekitar 76% masyarakat menilai AI membawa manfaat lebih besar dibandingkan risikonya.

Pemerintah pun menargetkan perubahan peran Indonesia dalam ekosistem global, dari sekadar pengguna teknologi menjadi pihak yang mampu menentukan arah pengembangan AI secara strategis.

Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menyiapkan peta jalan AI nasional sebagai fondasi pengembangan teknologi yang beretika, inklusif, dan tetap mendorong inovasi. Langkah ini juga diiringi dengan percepatan implementasi AI di sektor prioritas seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik.

Selain itu, aspek kepercayaan dan etika menjadi perhatian utama agar pemanfaatan teknologi tetap bertanggung jawab. Pemerintah juga menekankan pentingnya inklusivitas agar manfaat AI dapat dirasakan secara merata.

Di sisi lain, kolaborasi dinilai menjadi kunci dalam mempercepat transformasi digital. Pemerintah mendorong sinergi lintas sektor dan kemitraan global, termasuk dengan Huawei, untuk memperkuat infrastruktur serta pengembangan talenta digital.

Melalui strategi tersebut, Indonesia menargetkan dapat berperan lebih aktif dalam membentuk masa depan AI, sekaligus memastikan teknologi ini memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas. (mas)