DBS gelar DBS Asian Insights Conference 2024 pasca pemilu

DBS Asian Insights Conference 2024 (dok)

JAKARTA (IndoTelko) - Bank DBS Indonesia tahun ini kembali menyelenggarakan DBS Asian Insights Conference 2024 dengan mengangkat tema “Election to Action: Crafting A Sustainable Future Towards Golden Indonesia 2045 and ESG Excellence”. Kehadiran Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Kartika Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara, Senior Advisor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Raden Pardede, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, serta Chief Economist and Managing Director DBS Group ResearchTaimur Baig memperkaya acara dengan wawasan strategis mengenai masa depan ekonomi Indonesia pasca Pemilihan Umum (Pemilu DVA). Di samping itu, konferensi ini juga menyoroti langkah-langkah menuju keberlanjutan dalam aspek Environmental, Social, and Governance (ESG).

Dikatakan Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia Lim Chu Chong, taksonomi hijau Indonesia telah menetapkan standar baru untuk penerapan nilai ESG. Sebagai bank pertama di Singapura yang tergabung dalam Net Zero Banking Alliance, DBS Bank Ltd (Bank DBS) dan Bank DBS Indonesia berkomitmen untuk mendukung nasabah korporasi dengan solusi keuangan berkelanjutan yang berfokus pada energi terbarukan dan infrastruktur.

"Hal ini dilakukan sebagai wujud kesiapan kami dalam menyongsong transisi energi pada 2050. Kami pun senantiasa mendukung visi ‘Indonesia Emas 2045’ untuk mengubah Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, serta kemakmuran regional,” ujarnya.

Usai pemilu, kinerja investasi di Indonesia menunjukkan tanda-tanda kebangkitan yang signifikan. Fakta ini diperkuat dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di atas 5 persen selama tujuh kuartal berturut-turut. Lebih dari itu, dengan berbagai kebijakan pemerintah, tingkat inflasi pun masih terjaga rendah.

Dalam paparannya, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara memberikan gambaran terkait kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ia menjelaskan, tahun lalu, kita berhasil menyelesaikan defisit fiskal sebesar 1,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini adalah posisi yang kuat yang diakui oleh komunitas internasional bahwa Indonesia tidak terekspos pada kenaikan suku bunga karena pembiayaan kita berasal dari pasar.

"Anda dapat melihat beberapa negara masih berjuang untuk mengelola situasi utang mereka dan pada saat yang sama juga mengelola pertumbuhan. Saya percaya karena ketahanan ekonomi Indonesia, kita dapat meningkatkan defisit fiskal dari 1,6 persen menjadi 1,2 persen terhadap PDB tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” katanya.

Secara jangka panjang, Indonesia memiliki cita-cita ambisius yakni Indonesia Emas 2045 untuk menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara dan salah satu dari lima besar ekonomi dunia. Untuk mewujudkan aspirasi ini, diperlukan intervensi dalam strategi hilirisasi industri serta praktik terbaik dalam penerapan ESG.

Sementara, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Kartika Wirjoatmodjo menambahkan, misi BUMN jelas yaitu untuk menjadi pionir dalam ekonomi hijau, pemimpin dalam inklusi sosial, inovator dalam teknologi digital, dan pengembang struktur energi kelas dunia. "BUMN berkomitmen untuk membangun masa depan yang sejahtera bagi rakyat Indonesia dan bekerja sama dengan seluruh investor,” ujarnya.

Dalam menghadapi ketidakpastian global, Indonesia tetap optimis dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor seperti hilirisasi industri dan peningkatan ekspor non-migas memberikan harapan positif bagi pencapaian target pertumbuhan 5 persen.

Sedangkan, Chief Economist and Managing Director DBS Group Research, Taimur Baig menyatakan, ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan global patut diapresiasi. Pertumbuhan yang stabil memberikan ruang bagi Bank Indonesia (BI) untuk tetap teguh dalam mengelola stabilitas harga dan rupiah. "Setelah kenaikan suku bunga pada April, walaupun kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut masih ada, beberapa langkah yang dapat diambil mencakup intervensi yang disterilkan, pembelian obligasi, menarik arus masuk melalui surat utang berjangka waktu kurang dari setahun, dan meminta perusahaan BUMN untuk mengoptimalkan/menghentikan pembelian dolar dalam jumlah besar,” jelasnya.

Indonesia juga baru saja melewati masa Pemilu. Beberapa analis memperkirakan bahwa program andalan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yaitu menyediakan makanan dan susu gratis, akan menelan biaya sekitar Rp450 triliun per tahun, atau sekitar 13 persen dari total pengeluaran pemerintah. Selain itu, proyek Ibu Kota Negara (IKN) dan peningkatan anggaran pertahanan juga akan menyedot dana negara. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 menargetkan rasio utang terhadap PDB antara 39,77-40,14 persen, lebih tinggi dari target utang pemerintah tahun ini sebesar 38,26 persen.

Hal ini menuntut perencanaan yang baik oleh pemerintah, terutama oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. “Downstreaming akan diteruskan oleh Prabowo. Dia juga minat terhadap sektor pertanian dan memiliki concern terhadap ketahanan pangan,” jelas Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.

DBS Asian Insights Conference merupakan konferensi tahunan Bank DBS Indonesia yang menyatukan para pemimpin dengan pemikiran global untuk membahas peluang dan tantangan perubahan di Indonesia. Konferensi ini diharapkan dapat mengubah kekhawatiran dan keraguan menjadi aksi serta keputusan strategis terkait arah bisnis di masa depan.

Pada 2024, DBS Asian Insights Conference pun memiliki sesi khusus terkait upaya berbagai perusahaan akan praktik bisnis yang lebih hijau dengan mengangkat tema “Sustainable Downstream Processing: Balancing Economic Growth with Environmental Integrity”. Sesi ini dihadiri oleh Ketua Kadin Energy Transition Task Force Anthony Utomo dan Executive Vice President Commercial Product Development PT PLN (Persero) Ririn Rachmawardini. (mas)