Bjorka dan kegagapan keamanan siber

Goyangan akun Bjorka terhadap eksistensi pemerintah di dunia digital kian menghangat untuk dibahas.

Pasca mengungkapkan adanya kebocoran data pribadi di sejumlah institusi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga swasta, goyangan Bjorka mulai menyasar data-data pribadi milik pejabat tinggi negara.

Sejumlah informasi yang dibocorkan Bjorka antara lain NIK, alamat, nomor telepon, dan lainnya. Tak hanya data pribadi pejabat negara, Bjorka juga mengklaim telah membocorkan dokumen-dokumen rahasia kepresidenan, termasuk juga surat-surat rahasia dari Badan Intelijen Negara (BIN).

Sebut saja Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate yang disebar informasi pribadinya (doxing) oleh Bjorka pada Sabtu, 10 September 2022 lalu, tepat di hari ulang tahunnya. Tak hanya itu, Bjorka bahkan menyebar ke publik sang menteri menggunakan nomor seluler Amerika Serikat untuk komunikasinya.

Anak buah Johnny, Dirjen Aplikasi dan Informatika (Aptika) Semuel A. Pangarepan juga kena doxing oleh Bjorka. Akun ini mengunggah foto tangkapan layar berisi sejumlah nomor handphone, alamat email di Gmail, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor Kartu Keluarga (KK), alamat domisili, tanggal dan tahun kelahiran, pendidikan terakhir, jenis golongan darah, hingga nama kedua orang tua. Bjorka juga menampilkan status vaksin Semuel, yang hanya tercantum dua kali saja.

Tak berhenti disitu, Ketua DPR RI, Puan Maharani, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, Menteri Polhukam, Mahfud MD, dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan tak luput dari aksi doxing sang hacker.

Mungkin, melihat kian kencangnya goyangan Bjorka, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menginstruksikan jajaran terkait untuk segera berkoordinasi dan menelaah lebih lanjut terkait dugaan kebocoran sejumlah data milik tokoh publik termasuk surat-surat yang ditujukan kepadanya.

Pemerintah akan membentuk tim untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya dalam rangka menjaga kepercayaan publik. Tim tersebut akan terdiri dari berbagai unsur, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga Badan Intelijen Negara (BIN).

Jika dilihat, turun tangannya Presiden dalam isu Bjorka hal yang lumrah jika mengacu Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Wantiknas), dimana area pencegahan dan penanganan keamanan siber diketuai oleh Presiden Republik Indonesia.

Apalagi, Bjorka seperti mendapat dukungan moral dari warganet yang mengatakan mereka tidaklah marah dengan aksinya, karena menilai pemerintah memang tidak kompeten dalam menangani data pribadi. Tidak sedikit malah berharap Bjorka bisa membocorkan data-data pemerintah lainnya seperti soal kasus korupsi.

Tetapi ada juga sebagian kalangan yang melihat, turun tangannya RI-1 hanya untuk mengurus aksi Bjorka sebagai bentuk tamparan bagi dua institusi yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Gagap
Pertanyaannya apakah semua respons yang diperlihatkan pemerintah beserta aparat penegak hukum memuaskan publik?

Jika mengacu kepada perkembangan terakhir dimana ditetapkannya seorang penjual es sebagai kaki tangan Bjorka terlihat sentimen negatif kian meninggi terhadap aksi pemerintah dalam mengelola serangan sang hacker.

Publik menilai pemerintah gagal paham terhadap keinginan masyarakat atas fenomena Bjorka. Hal yang diinginkan oleh publik, sebenarnya sederhana yakni tunjukkan adanya perubahan cara pengelolaan dan pengamanan data pribadinya oleh negara.

Sebenarnya, pemerintah bisa memulai dengan segera mengebut pengesahan Rancangan Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sesuai dengan benchmark internasional. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola ruang siber, membuat standar operasi bersama yang menjadi acuan untuk mengelola data pribadi, hingga memutakhirkan teknologi untuk mejaga keamanan siber.

Selama yang dipertontonkan adalah kesibukan memburu sosok Bjorka, publik akan semakin mendukung sang Robin Hood, karena de facto untuk urusan siber, masyarakat sudah melorot kepercayaannya ke negara.

@IndoTelko