Kemendagri bicara soal operasional Ojol saat `New Normal`

JAKARTA (IndoTelko) - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) angkat suara terkait isu operasional ojek, baik online atau konvensional saat masa pandemi Covid-19.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar menegaskan, dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmen) Nomor 440 - 830 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Pemda) memang ada panduan bagi ASN dalam menyongsong new normal life.

"Salah satunya adalah soal penggunaan transportasi umum. Dalam Kepmen tersebut, tidak ada larangan terhadap ojek untuk beroperasi. Hanya imbauan untuk hati-hati. Imbauan itu semata untuk mencegah kemungkinan terpapar virus," jelas Bahtiar di Jakarta, Minggu (31/5).  

Menurut Bahtiar, protokol tersebut sifatnya berupa himbauan untuk kehati-hatian bagi ASN di lingkungan Kemendagri dan Pemda  dalam menyongsong tatanan normal baru yang produktif dan aman Covid-19.  

"Dalam mengunakan transportasi umum khususnya ojek baik, ojek online maupun konvensional dengan menggunakan helm bersama, lingkup pengaturan dalam Kepmen tersebut sebenarnya adalah untuk ASN Kemendagri dan Pemda yang selaras dengan Surat Edaran Kemenpan dan RB," paparnya.

Bahtiar menegaskan Kemendagri tidak mengatur operasional ojek online atau ojek konvensional yang merupakan wewenang Kementerian Perhubungan.

"Kepmendagri berlaku untuk ASN di jajaran Kemendagri dan Pemda. Solusi untuk point terkait ojek online atau ojek konvensional tersebut ya ASN Kemendagri/Pemda. (Mereka) membawa helm sendiri kalau mau naik ojek online/ojek konvensional. Jangan pakai helm yang disediakan oleh pengemudi ojek karena helm untuk penumpang adalah helm yang dipakai untuk penumpang lainnya sehingga rawan jadi media penularan," terang Bahtiar.

Terkait penafsiran maksud yang berbeda tersebut. Kemendagri segera melakukan revisi dan perbaikan. "Untuk menghindari penafsiran yang berbeda  akan segera dilakukan revisi dan perbaikan sebagaimana mestinya," tegasnya.

Menurut Bahtiar, dalam Kepmen itu  penekanannya lebih kepada penggunaan helm bersama. Hal ini untuk kehati-hatian dan kewaspadaan,  mengingat penggunaan helm bersama pada ojek baik itu ojek online atau ojek konvensional diperkirakan dapat menjadi sumber penyebaran Covid 19. Makanya, ditekankan agar hati-hati.

"Dalam Kepmen ini tidak ada ketentuan untuk melarang operasional ojol dan ojek konvensional," katanya.

Sebelumnya, beredar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 Menteri Dalam Negeri. Salah satu isi dari surat tersebut larangan bagi ojek mengangkut penumpang sama seperti saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlaku.

"Pengoperasian ojek konvensional/ojek online harus tetap ditangguhkan untuk mencegah penyebaran virus melalui penggunaan helm bersama dan adanya kontak fisik langsung antara penumpang dan pengemudi," dikutip dari Kemendagri itu.

Kemudian, seluruh transportasi publik selain ojek, wajib menjaga kebersihan interior kendaraan dan mengelola antrean pembelian tiket. Pengelola transportasi juga harus menyediakan pembayaran nontunai guna mencegah penularan.

Penumpang diwajibkan mencuci tangan sebelum naik kendaraan. Mereka juga diminta menjaga jarak serta mengenakan masker selama di stasiun/halte mau pun di dalam kendaraan.

Keputusan Mendagri bernomor 440-830 tahun 2020 secara garis besar mengatur tentang pedoman bagi pemerintah daerah yang ingin menerapkan new normal di tengah pandemi virus corona.(ak)