Duuh Kok verifikasi biaya interkoneksi molor terus?

Pengguna tengah mengakses layanan seluler (dok)

JAKARTA (IndoTelko) - Verifikasi biaya interkoneksi kembali molor dari jadwal karena  verifikator  independen masih melakukan verifikasi data.

“Update verifikasi masih berjalan. Kemarin verifikator baru mendapatkan data tambahan dari Telkom. Sekarang measih menunggu data tambahan dari Telkomsel,” ungkap  Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Ketut Prihadi Kresna kepada IndoTelko, Kamis (10/8).

Sebelumnya, BRTI memperkirakan proses verifikasi biaya interkoneksi selesai sesuai jadwal yakni akhir Juni 2017. (Baca:Jadwal verifikasi interkoneksi)

Namun, proses verifikasi tak berhasil diselesaikan sesuai jadwal dan dimundurkan sebulan yakni hingga akhir Juli 2017. Usai Juli 2017 berlalu, ternyata hingga Agustus 2017 masih dilakukan terus verifikasi.

“Gak papa mundur, biar hasil verifikasinya nanti valid sehingga semua pihak bisa menerimanya,” tutup Ketut.

Secara terpisah, Direktur Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi Indonesia (LPPMII) Kamilov Sagala melihat lambannya proses perhitungan biaya interkoneksi baru terjadi kala Menkominfo dipegang Rudiantara.

“Saya catat Menkominfo sebelum Rudiantara, malah ada dua kali perhitungan biaya interkoneksi. Memang, perhitungan biaya interkoneksi itu sarat dengan adu argumentasi, tetapi selalu beres ketika Menkominfo mengambil sikap. Ini kok malah seperti sinetron yang tak selesai-selesai. Bisa dicatat sejarah nanti di era Rudiantara, perhitungan interkoneksi tak kelar-kelar,” sindirnya.

Asal tahu saja, dampak tertundanya penetapan biaya interkoneksi bahkan berujung kepada pengadilan  dimana  Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ADAMSCO menuntut Menkominfo menjalankan Surat Edaran (SE) No. 1153/M.Kominfo/PI.0204/08/2016, tanggal 2 Agustus 2016, tentang Implementasi Biaya Interkoneksi Tahun 2016 yang secara rerata biaya interkoneksi turun 26% bagi 18 skenario panggilan untuk jasa seluler.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk Nomor Perkara: 480/Pdt.G/2016/PN.JKT.PS. memutuskan menolak permintaan itu. Kabarnya, LPKSM ADAMSCO melakukan upaya banding atas putusan ini.

Sementara sumber IndoTelko yang mengetahui kegiatan audit terhadap hasil perhitungan biaya interkoneksi yang turun 26% untuk 18 skenario panggilan seluler dan telepon tetap itu mengatakan bahan perdebatan adalah masalah besaran Channel Data Rate (CDR).

CDR adalah komponen yang digunakan dalam formula perhitungan untuk mengkonversi besaran biaya layanan data menjadi suara. Satuan CDR yang digunakan dalam versi penurunan 26% adalah 0,1 Mbps. Sementara ada yang mengusulkan di 0,8 Mbps. Makin kecil satuan CDR menjadikan penurunan biaya interkoneksi makin besar karena satuan menit menjadi besar.

Sebelumnya, Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjuk Deputi Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai verifikator independen perhitungan biaya interkoneksi. (Baca:Kisruh Interkoneksi)

Pelaksanaan verifikasi akan dilakukan untuk hasil perhitungan biaya interkoneksi tahun 2015 - 2016 yang telah dilaksanakan oleh BRTI/Kominfo.(dn)