Kemenkominfo Dukung Imigrasi Tertibkan TKA di Huawei

Ilustrasi (dok)

JAKARTA (IndoTelko) – Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendukung langkah Ditjen Imigrasi melakukan penertiban terhadap penggunaan  Tenaga Kerja Asing (TKA) di Huawei.

“Kami mendukung langkah dari pihak Ditjen Imigrasi yang melakukan penertiban untuk menegakkan hukum,” tegas juru bicara Kemenkominfo Ismail Cawidu dalam pesan singkatnya, Sabtu (28/11).

Menurutnya, Imigrasi memang berwenang untuk menertibkan tenaga kerja asing. “Itu sudah Tupoksi mereka,” katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM melakukan inspeksi mendadak ke kantor PT Huawei Services di Prudential Tower lantai 6, Jakarta Selatan, Jumat (27/11/) petang. Dari aksi itu, disita belasan paspor dari pekerja yang diduga merupakan imigran ilegal.

“Kami belum menerima laporan dari teman-teman Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Masih dalam proses pendalaman pemeriksaan dokumen keimigrasiannya. Sejauh ini tidak ada TKA yang diamankan,” ungkap Kabag Humas Imigrasi Heru Santoso kepada IndoTelko dalam pesan singkat, Sabtu (28/11).

Sekadar diketahui, tak sekali ini Huawei tersandung dengan TKA. Pada medio November 2012, karyawan Huawei yang tergabung dalam Serikat Pekerja Huawei Tech Investment (Sehati) melakukan demonstrasi karena adanya ketimpangan perlakuan di perusahaan tersebut antara SDM lokal dan TKA.

Kabarnya pada 2012,  dari 4.000 karyawan Huawei se-Indonesia, ada 1.300 pekerja asing dimana 1.000 di antaranya adalah TKA ilegal dari Tiongkok. (Baca juga: Kemenkominfo tak segan audit TKA di Huawei)

Setelah itu,  pada Februari 2013 sejumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) asal negeri Tirai Bambu itu di Surabaya dibawa petugas Imigrasi  karena diduga melanggar aturan Keimigrasian.

Kemenkominfo sendiri pada medio 2015 pernah meminta Huawei untuk membangun Innovation Center di Indonesia. (Baca juga: Menkominfo minta Huawei tak hanya berjualan)

“Huawei itu nomor satu di pasar penyedia jaringan di Indonesia, tetapi Innovation Center tidak ada di Indonesia. Kantor untuk urusan Asia Tenggara malah di Kuala Lumpur. Harusnya Indonesia dipandang lebih strategis, karena pasarnya untuk kawasan Asia Tenggara besar di sini," tegas Menkominfo Rudiantara kala menghadiri kesepakatan kerjasama antara Kominfo dan Huawei untuk membangun Pusat Inovasi di Jakarta, Selasa (19/5/15).(id)