Kominfo kembali kebut tender 2,1 GHz dan 2,3 GHz

JAKARTA (IndoTelko) - Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dikabarkan kembali menggeber persiapan tender tambahan frekuensi 2,1 GHz dan 2,3 GHz.

"Rencananya memang minggu ini Tim Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) akan melapor ke Pak Menteri terkait rencana lelang itu," ungkap PLT Kepala Humas Kominfo Noor Iza dalam pesan singkatnya, kemarin.

Asal tahu saja, rencana lelang tambahan frekuensi ini sudah jauh molor dari jadwal yang dirancang sendiri oleh Menkominfo Rudiantara.

Ketika dikonfirmasi terkait sering ditundanya proses lelang, Pria yang akrab disapa RA itu selalu berkilah  pemerintah menjamin pada Januari 2018 isu kepadatan jaringan seluler, atau disebut congestion pada 10 kota akan selesai. Sepuluh kota yang diteliti adalah Medan, DKI Jakarta, Bodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Pontianak, dan Makassar.

“Kan isunya ada masalah kapasitas di 10 kota besar. Itu akan beres pada Januari 2018. Sabarlah,” elaknya.

Diketahui, Peraturan Menteri (Permen) tentang lelang frekuensi 2.1 GHz dan 2.3 GHz  tak bisa dikeluarkan pada Mei 2017 seperti yang dijanjikan Rudiantara. (Baca: Gelisah Tender)

Salah satu pemicunya adalah adanya isu yang belum tuntas di frekuensi 2,3 GHz yakni terkait rekomendasi Ombudsman untuk kasus Corbec dan adanya putusan PN Jakpus untuk Internux.

Ombudsman merekomendasikan sebelum lelang 2,3 Ghz digelar diberikan dulu 15 MHz ke PT Corbec Communication (Corbec). Lelang baru bisa dilakukan jika alokasi itu selesai. (Baca: Tender frekuensi molor)

Sementara PN Jakpus memutuskan Internux menghukum pemerintah untuk memberikan izin penggunaan frekuensi selebar 30 MHz pada pita frekuensi radio 2.3 GHz dengan cakupan skala nasional kepada Internux. (baca: tender frekuensi)

Rencananya pemerintah akan melepas dua blok di 2,1 GHz dan 15 MHz di 2,3GHz. Dua band ini ideal untuk mengatasi isu kapasitas jaringan bagi operator.(id)