JAKARTA (IndoTelko) – Kencang di garis start, kedodoran menuju finish. Inilah ungkapan yang tepat untuk nasib roadmap eCommerce dari Kabinet kerja.
Sebelumnya, pada Februari 2015 pemerintah membentuk tim membahas road map eCommerce yang akan dikeluarkan Agustus 2015.(Baca juga: Roadmap eCommerce molor)
Beberapa instansi yang terlibat diantaranya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Badan Ekonomi Kreatif (BEK).
Di pertengahan Agustus 2015, Menkominfo Rudiantara mengeluarkan sinyal penyelesaian roadmap akan molor dan bisa bergeser menjadi September 2015. Sekarang, di pertengahan September 2015, Pria yang akrab disapa RA ini juga mengeluarkan sinyal roadmap itu belum selesai dan bergeser finalisasi ke Oktober 2015.
“Roadmap sepertinya selesai di Oktober 2015. Masih ada beberapa isu yang belum selesai. Diantaranya soal pajak dan Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk bisnis eCommerce,” ungkap RA, usai membuka Program Baidu Gro Local, Go Global, kemarin.
Dijelaskannya, roadmap tersebut mencakup isu-isu yang harus dibenahi yakni pendanaan dan investasi, logistik, perpajakan, infrastruktur ICT, perlindungan konsumen dan perizinan.
Di dalamnya termasuk membahas bagaimana menerapkan pajak eCommerce, payment gateway, perizinan yang realistis untuk startup, perlindungan konsumen yang prosesnya harus simpel, logistik dengan memanfaatkan PT Pos Indonesia dan tentunya infrastruktur internet.(Baca juga: Ratusan aturan direvisi untuk eCommerce)
“Kalau bicara pembatasan kepemilikan asing saya usulkan jangan kena ke start up. Tetapi jika membidik pemain yang sudah besar, harus obyektif juga, dilihat tahapan bisnisnya. Ini lagi didiskusikan dengan Kementrian Perdagangan dan BKPM,” ulasnya.(id)