Driver Ojol demo di Asian Games, Rudiantara: Jangan kotori piring sendiri!

JAKARTA (IndoTelko) - Menkominfo Rudiantara angkat suara terkait rencana aksi demonstrasi yang akan digelar Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia saat pembukaan Asian Games 2018.

"Jangan kotori piring sendiri," tegasnya usai Halal bi Halal dengan media, Jumat (20/7) malam.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi menyatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mengupayakan agar demonstrasi tidak dilakukan. Aksi protes dari pengemudi ojek online ini dinilai akan mengganggu perhelatan ajang olahraga terbesar se-Asia ini, apalagi pemerintah sedang fokus untuk mempersiapkan Asian Games 2018.

Aksi protes yang direncanakan oleh Garda ini bertujuan untuk  mempertanyakan kembali kebijakan pemerintah terkait ojek online di Indonesia. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 28 Juni 2018, dijelaskan bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) sepeda motor memang tidak dikategorikan sebagai kendaraan bermotor umum.

Mengenai ketentuan dan putusan MK ini, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi berpendapat bahwa, “Pengaturan ini dimaksudkan supaya tercipta angkutan jalan yang aman dan selamat bagi semua pihak yaitu pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan," kata Budi dalam keterangan, kemarin.

“Yang terpenting mitra pengemudi jangan mau ditunggangi oleh politik karena tahun ini tahun rawan politik,” sarannya.

Dikatakannya, sepeda motor bukanlah tidak diatur dalam UU LLAJ, namun saat berbicara tentang angkutan jalan yang mengangkut barang maupun orang dengan mendapat bayaran, maka perlu kriteria yang memberikan keselamatan dan keamanan.

Sementara itu pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, mengemukakan pendapatnya atas rencana aksi protes yang dilayangkan oleh Garda, “Pasca ditolaknya materi untuk melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum oleh Mahkamah Konstitusi (MK), ada pihak yang khawatir dengan masa depan ojol. Apalagi di tahun politik, sudah dibawa ke ranah politis dengan mengajak jangan pilih Presiden yang tidak lindungi ojek online,” katanya.

Djoko mengungkapkan keprihatinannya jika ojek online akan ditunggangi oleh kepentingan politik. Padahal menurut Djoko, jika tetap mempertahanakan ojek online sebagai sarana angkutan umum penumpang akan sangat tidak menguntungkan dan lebih banyak merugikan. Oleh karena itu, Djoko menilai bahwa putusan MK ini dinilai sudah tepat.

“Sepeda motor sebagai salah satu fasilitas angkutan umum suatu kemunduran cara bertransportasi. Pemborosan energi lebih besar, polusi udara meningkat, biaya operasi kendaraan lebih mahal, yang jelas ongkosnya lebih mahal ketimbang menggunakan angkutan umum,” jelas Djoko melalui tulisannya.

Sebelumnya, Garda Indonesia berencana melakukan demonstrasi saat pembukaan Asian Games 2018, untuk menarik perhatian dunia internasional.

Demo tersebut rencananya akan mengusung tuntutan agar pemerintah segera menerbitkan payung hukum bagi ojek online.

Pengemudi ojek online telah melakukan demo sebanyak tiga kali sejak tahun 2017 dengan tuntutan mengembalikan standar tarif pengemudi menjadi Rp 3.000 per kilometer dan pemerintah segera menerbitkan payung hukum bagi ojek online.(wn)