KKP pacu digitalisasi sistem logistik Ikan

JAKARTA (IndoTelko) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan digitalisasi menjadi salah satu kunci keberhasilan kebijakan penangkapan ikan terukur.

Menurut Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widiarti transformasi digital termasuk di pelabuhan perikanan, sehingga berdampak pada penguatan sinergi dan sinkronisasi data, informasi serta layanan antara pelabuhan pangkalan sebagai pelabuhan pendaratan ikan dengan pelabuhan angkutan, baik darat, laut, maupun udara.

"Dengan begitu, digitalisasi bisa memberikan efisiensi dalam aktivitas logistik dan menurunkan biaya logistik hasil perikanan," katanya kemarin.

Artati menyebut digitalitasi pelabuhan perikanan sejalan dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2020 Penataan Ekosistem Logistik Nasional. Dalam regulasi tersebut, terdapat 10 layanan yang wajib dilakukan digitalisasi, yaitu single submission, single submission joint inspection Quarantine and customs, Delivery Order (DO) online, SP2 online, Autogates system, Trucking, Depo Container, Warehouse, Domestic Vessel, serta payment (single billing, single payment).

"Dalam implementasinya, pemerintah telah melakukan uji coba National Logistic Ecosystem (NLE) di 18 pelabuhan nasional," paparnya.

Senada, Sesditjen Perikanan Tangkap KKP, Trian Yunanda menegaskan, dalam rangka mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur pada sisi hilir, dibutuhkan kinerja pengolahan dan pemasaran yang menjamin standar mutu ikan hasil tangkapan dan layanan logistik yang mumpuni, efektif dan efisien. Karenanya, pemutakhiran digitalisasi kepelabuhanan tentu akan sangat mendukung layanan logisitk ikan secara prima, sesuai dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.

"Mutu komoditas perikanan sampai ke konsumen termasuk di dalamnya ketersediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran ini yang perlu untuk dijaga," kata Trian.

Sementara Direktur Logistik Ditjen PDSPKP, Berny A. Subki memastikan jajarannya menginisiasi rapat koordinasi Pengelolaan Distribusi dan Transportasi Hasil Perikanan untuk menyusun rencana aksi bersama. Rencana aksi ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pemerintah dalam membangun dan mengembangkan sektor distribusi dan transportasi hasil perikanan sejalan dengan kebijakan penangkapan ikan terukur.

"Dokumen rencana aksi ini diharapkan dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk membantu dalam mengkoordinasikan, mensinkronkan, mengintegrasikan dan menyelaraskan seluruh program dan kegiatan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya agar lebih terarah, tepat sasaran, serta capaian hasilnya dapat diukur," ujar Berny.(wn)