Presiden soroti utilitas Palapa Ring yang masih belum maksimal

JAKARTA (IndoTelko) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian terhadap belum maksimalnya utilitas dari proyek Palapa Ring walau telah lama dikomersialkan.

"Saya mempunyai beberapa catatan. Utilisasi Palapa Ring harus ditingkatkan, ini jangan hanya 50% saja. Utilisasi di Indonesia tengah dan timur yang masih sekitar 20%, ini harus digenjot terus. Saya minta kepada Menkominfo untuk memastikan agar Palapa Ring tidak hanya berhenti sebagai backbone saja, tidak hanya berhenti di situ. Tetapi, harus tersambung sampai ke rumah tangga agar investasi besar di Palapa Ring segera bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat kita dan sangat dibutuhkan dalam masa pandemi seperti sekarang ini," katanya saat meluncurkan Program Konektivitas Digital 2021 dan Prangko Seri Gerakan Vaksinasi Nasional Covid-19, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/2).

Jokowi meminta kepada Menkominfo untuk memastikan agar Palapa Ring tidak hanya berhenti sebagai backbone saja. "Tidak hanya berhenti di situ. Tetapi, harus tersambung sampai ke rumah tangga agar investasi besar di Palapa Ring segera bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat kita. (Ini) sangat dibutuhkan dalam masa pandemi seperti sekarang ini,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi BAKTI Kominfo bersama para mitra penyedia terpilih menandatangani kontrak payung untuk proyek penyediaan jaringan telekomunikasi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Proyek tersebut terdiri dari pembangunan BTS di 4.200 desa dan kelurahan pada tahun 2021 dan 3.704 desa/kelurahan pada tahun 2022 yang melengkapi seluruh desa dan kelurahan wilayah 3T dengan sinyal internet 4G.

"Penyelenggaraan proyek ini terdiri dari lima paket kontrak payung tahun anggaran tahun 2021 sampai dengan 2024, yang terdiri dari unsur capital expenditure dan operational expenditure seluruhnya sejumlah Rp.28,3 triliun yang akan didanai pada setiap tahun anggaran dari komponen Universal Service Obligation (USO), sebagian dari alokasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kominfo, dan Rupiah Murni (RM)," jelasnya.

Di hadapan Kepala Negara, Menteri Johnny memaparkan kontrak Paket 1 dan Paket 2 yang telah ditandatangani pada 29 Januari 2021 antara Fiberhome, Telkom Infra, dan Multitrans Data dengan BAKTI kominfo dengan total nilai kontrak sebesar Rp9,5 triliun.

Penandatanganan kontrak Paket 3, 4, dan 5 oleh konsorsium PT Aplikanusa Lintasarta, Huawei, dan PT SEI untuk Paket 3, serta IBS dan ZTE untuk Paket 4 dan Paket 5 dengan total nilai kontrak Rp18,8 triliun.

Selanjutnya, mengenai proyek pembangunan Satelit Multifungsi SATRIA-1 yang dilakukan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) telah memasuki tahap pemenuhan pembiayaan proyek.

Menurutnya, proyek kerja sama dengan PT Satelit Nusantara Tiga (SNT) ini menggunakan teknologi High Throughput Satellite (HTS) produksi Thales Alenia Space (TAS) dari Prancis, dengan rocket launcher produksi Space-X, yaitu Falcon 9-5500 dari Amerika Serikat.

"Capital expenditure proyek ini sebesar US$545 juta atau setara dengan Rp7,68 triliun, yang terdiri dari porsi ekuitas sebesar 114 juta dolar AS atau setara dengan Rp1,61 triliun dan porsi pinjaman sebesar US$431 juta atau setara dengan Rp6,07 triliun," ujarnya.

Satelit SATRIA-1 akan digunakan untuk penyediaan akses internet bagi 150 ribu titik layanan publik yang belum tersedia akses internet dari total 501.112 titik layanan publik di Indonesia.

Fasilitas internet pada 150 ribu titik layanan publik tersebut terdiri dari 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 sekolah dan pesantren, 47.900 kantor desa dan kelurahan, dan 4.500 titik layanan publik lainnya.

"Dengan total kapasitas transmisi satelit sebesar 150 Gbps, maka setiap titik akan mendapatkan kapasitas dengan kecepatan sebesar 1 Mbps. Sesuai jadwal yang disepakati Satelit SATRIA-1 diharapkan dapat beroperasi pada Kuartal III tahun 2023," tandasnya.(wn)