Ini kendala perluasan jaringan internet di Indonesia

JAKARTA (IndoTelko) - Indonesia adalah salah satu pasar telekomunikasi yang berkembang paling cepat di dunia, dan tak dipungkiri hal itu bisa terjadi karena didorong pertumbuhan pelanggan selular saat ini.

Berdasarkan laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet saat ini diperkirakan ada sebesar 196,7 juta pengguna, yang berarti sebanyak 73% masyarakat Indonesia telah terhubung ke internet.

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Jamalul Izza  menilai, peningkatan penetrasi pengguna internet di Indonesia terus tumbuh.

“Kenaikan pengguna internet sampai 73% ini merupakan angka yang cukup bagus tapi tak dipungkiri ada sekitar kurang lebih 12500 desa yang saat ini memang belum punya koneksi internet. Rencana kita memang di tahun 2021 akan konsen di penetrasi internet di pedesaan, melalui program kami yaitu Desa Internet Mandiri 2020 yang sudah kita canangkan dari tahun 2019,” terang Izza.

Tantangan nyata untuk meningkatkan penetrasi internet di daerah, diakui bukan perkara mudah. Letak geografis Indonesia yang sulit dicapai menjadi tantangan sulit yang perlu diselasaikan secara bersama.

“Lokasinya yang pegunungan, laut, pulau-pulau menjadi tantanga berat buat Indonesia, namun sebenarnya kita sudah punya teknologi-teknologi yang memang bisa kita andalkan untuk penetrasi internet, target kita adalah di Tahun 2022 itu semua daerah sudah di internet,” terangnya.

GM Future Network Project Telkomsel Ronald Limoa mengakui kendala geografis memang masih menjadi kendala hingga saat ini. Operator perlu membuat inovasi agar servis yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah-daerah bisa tetap tersampaikan dan tidak terhalangi oleh infrastruktur pendukung seperti listrik misalnya.

“Telkomsel dalam hal ini, sudah membangun pembangkit listrik tenaga surya atau bahkan di daerah-daerah yang memang aliran sungainya baik, kami juga mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), itu sudah kami kembangkan. Kedepan sebenarnya kebutuhan dari masyarakat di daerah-daerah tersebut adalah bagaimana mereka mendapatkan benefit tambahan dari akses telekomunikasi yang dihadirkan,” jealsnya.

Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Ahmad M Ramli, menghimbau agar pemerintah daerah harus memiliki pandangan yang sejalan dengan pemerintah pusat, sekaligus perlu memiliki visi yang multiplayer efek.

"Kalau misalnya hanya berfikir untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelaran infrastruktur dan lain sebagainya, itu terlalu kecil. Tapi jika berfikir soal jangkauan dari servis telekomunikasinya yang mempengaruhi ekonomi masyarakat, layanan publik menjadi berjalan dengan baik, tentu itu jauh lebih bermanfaat,” jelasnya.(tp)