Pemerintah harus beri insentif untuk menutup kesenjangan literasi digital

JAKARTA (IndoTelko) - Internet Development Institute mengusulkan agar pemerintah dapat memberikan insentif untuk menutup  kesenjangan literasi digital dan biaya teknologi.

Setidaknya seperti yang dilakukan Kemendikbud 2 bulan terakhir untuk mahasiswa dan pelajar. Namun, perlu diingat bahwa saat ini penduduk usia kerja lebih banyak dibandingkan penduduk usia sekolah. Harapannya, masyarakat Indonesia yang belum merasakan internet juga turut dapat merasakan manfaat dan dampak baik berkat kemajuan teknologi," jelas Ketua Internet Development Institute Svaradiva, kemarin.

Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengkalkulasi pengguna internet Indonesia 2019 -2020 (Q2), mencapai 196,7 juta pengguna dengan penetrasi 73,3% dari total populasi Indonesia sekitar 266,9 juta. 

APJII menyatakan 10% dari masyarakat Indonesia  mengaku tidak menggunakan internet karena tidak memahami teknologinya.  

Selain itu, biaya yang tinggi juga menjadi kendala dalam mengakses internet. "7,4% masyarakat Indonesia dapat disimpulkan tidak menggunakan internet karena masalah biaya. 7,4% itu terdiri dari 4,0% tidak memiliki smartphone, 1,5% tidak punya komputer, 1,0% terlalu mahal membeli perangkatnya, dan 0,9% mahal biaya pakai atau beli kuotanya," terangnya.

Poin lain yang juga harus diperhatikan adalah tingginya pengguna layanan operator seluler di Indonesia. "97,1% masyarakat Indonesia menggunakan paket data (kuota) dari operator seluler. Ketergantungan pada internet sangat dirasakan di masa pandemi ini karena mayoritas orang bekerja via mobile/WFH," ulasnya. 

Selama ini Pemerintah telah menjalankan kampanye literasi digital hingga ke pelosok daerah. Namun, kampanye literasi digital tersebut akan menjadi tidak relevan pada masyarakat yang tidak dapat mengakses internet.(wn)