Ini 5 program prioritas Kominfo di 2021

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate

JAKARTA (IndoTelko) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan lima program prioritas untuk percepatan transformasi digital menuju masyarakat digital Indonesia di 2021.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate merinci program itu antara lain Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Pemanfaatan TIK, Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika, serta Komunikasi Publik.

“Untuk mempercepat Digitalisasi Nasional, Kominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp22,57 Triliun sehingga terdapat kekurangan Rp16,82 Triliun untuk membiayai kebutuhan inisiatif baru,” paparnya dalam Raker dengan Komisi I DPR RI, belum lama ini.

Dipaparkannya, anggaran itu merupakan kebutuhan percepatan karena adanya penyesuaian belanja kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2020.

“Beberapa anggaran program Kominfo mengalami penyesuaian pada tahun berjalan (tahun 2020) untuk penanganan pandemi Covid-19. Sehingga ditunda ke tahun berikutnya atau diperpanjang waktu penyelesaiannya,” jelasnya.

Dikatakannya, pandemi Covid-19 mendorong percepatan transformasi digital Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya optimalisasi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk publik dan sekaligus akselerasi kebijakan digitalisasi nasional.

"Kami mengusulkan tambahan anggaran (ABT) Rupiah Murni sebesar Rp2,33 Triliun untuk percepatan infrastruktur seperti Base Transceiver Station (BTS) dan akses internet di wilayah non komersial dan persiapan pusat data nasional sebagai langkah percepatan digitalisasi nasional, operasional layanan publik dan dukungan sosialisasi Pilkada 2020,” ungkapnya.
 
Digitalisasi Nasional
Johnny memaparkan gambaran kondisi pembangunan infrastruktur telekomunikasi bergerak seluler sebagai pondasi digitalisasi nasional.

“Dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, 70.670 di antaranya sudah terjangkau layanan 4G. Masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang belum terlayani 100% 4G di Indonesia. Sebanyak 9.113 desa dan kelurahan di daerah 3T atau tertinggal, terdepan dan terluar serta 3.435 desa dan kelurahan Non 3T,” jelasnya.

Pembangunan akses jaringan seluler 4G di 9.113 desa dan kelurahan daerah 3T akan diselesaikan sampai dengan tahun 2022 oleh BAKTI. “Sedangkan 3.435 Desa/Kelurahan di wilayah Non-3T pembangunan selular 4G diusulkan untuk tetap dibangun oleh operator seluler,” ungkapnya.

Beberapa inisiatif telah ditempuh agar pembangunan infrastruktur TIK dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika berlangsung dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Mengurangi penggunaan APBN dengan mengembangkan kerja sama dengan ekosistem atau mitra kerja  Kominfo. Salah satu contohnya adalah Aplikasi PeduliLindungi yang dibuat bersama Kementerian BUMN dan Telkom,” ungkapnya.

Saat ini total pengguna Aplikasi PeduliLindungi adalah 4.025.861 jiwa atau sekitar 5% dari total pengguna smartphone Indonesia. Target pengguna adalah 25% dari total pengguna smartphone di Indonesia, yakni sebanyak 78 juta pengguna. Rating aplikasi PeduliLindungi adalah 4.4 baik yang termasuk dalam kategori disukai oleh pengguna.  

Selain Aplikasi PeduliLindungi, bersama pemangku kepentingan, Kementerian Kominfo memberikan layanan diseminasi informasi Covid-19 melalui chatbot berbasis WhatsApp melalui nomor 0813-3339-9000. Saat ini total pengguna Chatbot WA sebanyak 2.644.163 pengguna.

Bersama Kementeran BUMN, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Kementerian BUMN memfasilitasi sms blast harian oleh operator seluler untuk diseminasi informasi terkait Covid-19. Total SMS terkirim sampai dengan 31 Mei 2020 sebanyak  2,052 miliar SMS.

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, Kementerian Kominfo melakukan edukasi terhadap masyarakat. Menteri Kominfo menilai sosialiasi dan edukasi perlu dilakukan untuk mencegah peredaran informasi tidak benar yang mudah memecah belah bangsa.

“Sosialisasi akan dilakukan dengan berbagai bentuk dan menyesuaikan dengan karakteristik masyarakat, baik melalui forum tatap muka hingga diseminasi informasi konten di media sosial. Tujuan sosialiasi untuk menjaga kualitas demokrasi yang substansial; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020 hingga 77,5% dan mewujudkan pilkada yang sukses dan aman dari Covid-19,” paparnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Bambang Kristiono menyatakan Komisi I dapat menerima penjelasan Pagu Indikatif Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Kominfo Tahun Anggaran 2021.

“Pagu  yang terbagi dalam 5 program prioritas serta Pagu untuk Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, Komisi Informasi Pusat dan Dewan Pers. Berkenaan dengan itu, Komisi I DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut,” tutur Bambang Kristiono.

Bahkan, Komisi I DPR RI juga mendukung peningkatan kebutuhan anggaran Kominfo sesuai usulan kebutuhan tambahan tahun anggaran 2021.

“Anggaran yang akan digunakan untuk percepatan Digitalisasi Nasional mencakup antara lain: Percepatan Infrastruktur TIK, Pembangunan Pusat Data Nasional, Refarming Spektrum Frekuensi Radio, SDM Talenta Digital, Pengembangan Ekonomi Digital, dan Program Legislasi Nasional Tahun 2021,” jelas Wakil Ketua Komisi I membacakan hasil kesimpulan rapat.

Menurut Bambang Kristiono, Komisi I DPR RI juga memberikan apresiasi atas upaya dan dukungan yang telah dilakukan Kementerian Kominfo, KPI Pusat, KI Pusat dan Dewan Pers dalam upaya membantu penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

“Komisi I DPR RI mendorong Kemkominfo, KPI Pusat, KI Pusat dan Dewan Pers untuk mensosialisasikan Kebijakan Tatanan Kehidupan Baru (New Normal) sesuai tupoksinya, sehingga masyarakat mengetahui kebijakan tersebut dengan benar,” tuturnya.(wn)