Indeks IKP digunakan untuk ukur suksesnya program komunikasi

JAKARTA (IndoTelko) - Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendorong pemanfaatan Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (Indeks IKP) untuk mengukur suksesnya sebuah program komunikasi.

"Pelayanan bidang komunikasi atau komunikasi publik merupakan jenis pelayanan yang tak terlihat namun bisa diukur," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Widodo Muktiyo saat menanggapi hasil penelitian Indeks IKP yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kominfo, belum lam ini.

Menurutnya, pelayanan komunikasi itu untouchable but measurable, susah dipegang tapi dapat diukur. "Jadi Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik merupakan implementasi dari kebijakan komunikasi pemerintah yang selama ini ditanya apa parameter untuk menilai kinerja pelayanan komunikasi di kementerian, lembaga, dan di daerah," tuturnya.

Menurutnya,hasil pengukuran indeks sebagai inisiatif yang sangat maju dan pertama kali dilakukan. Bahkan, ia menyatakan hal itu selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan komunikasi publik pemerintah agar bisa lebih baik. “Ini bagian dari upaya kesana. Ini menjadi awalan dan tiap tahun akan kita revisi hal-hal mana yang harus kita tambahkan,” katanya.

Diharapkannya, melalui Indeks IKP akan ada feedback yang lebih baik sehingga jika ada kajian lagi maka indeks lebih mempunyai validitas dan reabilitas.

Kepala Pusat Litbang Aptika dan IKP Badan Litbang SDM Kementerian Kominfo, Sunarno mengatakan studi indeks tersebut merupakan studi jangka panjang atau long term study yang diketuai Profesor Riset Ibu Gati Gayatri. Penyusunannya melibatkan para peneliti di Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.

“Hasil studi yang dipaparkan dalam seminar ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi instansi kementerian maupun lembaga non kementerian dalam menyusun kinerja serta program atau kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan informasi dan komunikasi publik baik tingkat pusat maupun daerah,” kata Sunarno.

Indeks IKP disusun dengan melibatkan sekira 47 unit pelayanan bidang informasi dan komunikasi publik di tingkat kementerian dan lembaga non kementerian di pusat, 30 dinas komunikasi dan informatika tingkat provinsi, serta 1584 responden yang telah terpilih secara acak proporsional.(ak)