Ini 12 manfaat infrastruktur digital

JAKARTA (IndoTelko) - Pembangunan infrastruktur digital memberikan multiplier efect pada sektor infrastruktur lain.

Menurut Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail, pembangunan infrastruktur digital dapat mendorong daya saing bangsa dan investasi baru.

“Secara makro akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, mendorong daya saing bangsa, akan mendorong investasi baru,” katanya belum lama ini.

Menurut Dirjen Ismail, sedikitnya ada 12 manfaat, antara lain pendorong ekonomi digital, kunci menuju industri 4.0, mendorong investasi baru, ekonomi tumbuh, memeratakan pendidikan, mendorong daya saing, mendukung lingkungan hidup, implementasi teknologi baru, lapangan kerja baru, industri startup, pemersatu bangsa, dan menaikkan kualitas hidup.
 
Ismail menyatakan Indonesia sebagai negara besar dengan potensi besar pula, masih terjadi anomali. “Kalau kita bicara agregat dan rata-rata, kecepatan internet rata-rata masih tergolong rendah. Ini faktual hasil riset,” ungkapnya.

Padahal, penetrasi seluler sudah lebih 80% populasi. Dari 265,4 juta penduduk, pengguna medsos aktif mencapai 130 juta atau di atas 59%. Pengguna internet juga sudah 50% lebih. Begitu juga dengan ICT index tahun 2016 ada di peringkat ke-114, naik di 2017 menjadi 111.

“Bicara potensi digital ekonomi, semua dunia mengakui Indonesia memiliki potensi yang luar biasa. Ada begitu besar bisnis digital yang menjanjikan, karena keuntungan keunggulan demografi Indonesia. Kita harus melakukan sesuatu yang spesial dan betul-betul memang diperlukan masyarakat sekarang,” tegas Ismail.

Hal yang spesial itu adalah fokus pada program yang berdampak. Antara lain, TIK untuk seluruh UKM, digitalisasi seluruh sektor strategis, membangun ekosistem dan konten digital, layanan pendidikan dan kesehatan pra kerja secara digital, mendorong fintech dan e-commerce.

"Tak kalah pentingnya, penguatan SDM, regulasi dan Inovasi. Hal ini dilakukan dengan memperbanyak potensi talent, edukasi kepada konsumen, peningkatan investasi di RnD, mendekatkan RnD dengan pasar dan industri, dan suprastruktur regulasi digital lintas sektor," tuturnya.

Tidak ketinggalan menyelesaikan masalah terdahulu. Seperti pemerataan dan peningkatan lapangan infra broadband, percepatan analog switched off, penyehatan dan insentif industri telco dan digital, kemudahan berusaha, dan transformasi digital menuju smart goverment.

Tapi, lanjut Ismail, ternyata tidak cukup itu saja, karena seluruh sektor memiliki peran masing-masing menyelesaikan digital ekonomi ini. "Pertama, pemerintah daerah (pemda) harus satu bahasa, jangan sampai kebijakan pusat tidak digunakan oleh pemda dengan kebijakan yang senada. Infrastuktur adanya di pemda, maka sektor lain turut berperan, perbankan dan keuangan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, UMKM, transportasi, logistik, serta pariwisata," paparnya.

Sementara itu, Dirjen SDPPI juga menyebutkan kalangan teknokrat, cendekiawan, serta pemerhati teknologi dan industri, harus mengingatkan para pengambil keputusan agar memberikan dukungan optimal untuk pemberdayaan teknologi untuk maksud dan tujuan yang aplikatif secara bisnis.

“Technopreneurship harus digalakkan di perguruan tinggi berbasis teknologi. Kalangan teknokrat dan praktisi sudah saatnya berpikir agresif tentang bagaimana menjadikan pengusaha mampu memanfaatkan teknologi baru atau menemukan teknologi tepat guna dalam mengembangkan usahanya,” urai Ismail.(wn)