DPR minta BAKTI fokus bangun infrastruktur telekomunikasi

JAKARTA (IndoTelko) - Komisi I DPR RI mendorong Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) fokus mengembangkan infrastruktur telekomunikasi tanah air serta memperkuat ekosistem digital.   

“Tidak dapat dipungkiri, sejalan dengan perkembangan TIK, maka pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama. Dengan dukungan infrastruktur TIK termasuk telekomunikasi, akan mendorong daya saing di berbagai sektor termasuk pariwisata dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM),” ujar  Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais Hanafi dalam sambutannya saat memimpin Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I DPR RI di Provinsi Bali seperti dikutip dari DPR.go.id, (26/7).  

Direktur Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah (LTIMP) BAKTI Danny Januar memaparkan BAKTI merupakan badan layanan umum dibawah Kemenkominfo yang melakukan penyediaan infrastruktur dan ekosistem TIK di seluruh wilayah Indonesia. “Sejak 2017 kami difokuskan untuk membangun daerah-daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T),” jelasnya.

Dari segi infrastruktur, untuk memperkecil digital divide di seluruh negeri, BAKTI telah membangun Palapa Ring di 57 kabupaten kota yang tidak terjangkau okeh jaringan internet, pembangunan BTS, dan satelit multifungsi. “Kami masih ada tugas besar yakni membangun 4000 BTS lagi sehingga di 2020 mungkin kami bisa mendeklarasikan Indonesia merdeka sinyal,” tuturnya. (tra/es)

Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara mengungkapkan terobosan Pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan kewajiban pelayanan umum atau Universal Service Obligation (USO) dapat menjadi referensi negara-negara ASEAN untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur secara intensif guna menyediakan akses broadband untuk semua.

“Negara ASEAN mempunyai masalah yang sama yaitu broadband connectivity dan internet connectivity. Peringkat infrastructure communication technology (ICT) Indonesia bukan nomor satu di ASEAN, Indonesia saat ini ada di posisi empat atau lima setelah Singapura, Malaysia, Thailand dan mungkin Vietnam. Tantangan geografis menjadi alasan utama sullitnya membangun infrastruktur TIK di Indonesia, namun pemerintah tidak menyerah,” jelas Rudiantara. 

Menurut Rudiantara operator telekomunikasi tidak tertarik dalam membangun daerah terpencil yang tidak feasible secara bisnis. Pemerintah membangun pemerataan akses internet broadband melalui dana Universal Service Obligation (USO). Dana itu, berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 17 tahun 2016 dipungut dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi sebesar 1,25%.

Menteri Rudiantara menjelaskan kebijakan USO dari berbagai aspek seperti intervensi pemerintah, skema implementasi, sumber daya manusia, tata kelola, pilihan teknologi, skema keuangan, dan masa depan pengembangan TIK di Indonesia.(wn)