Kominfo sebaiknya limpahkan soal ketahanan digital ke BSSN

JAKARTA (IndoTelko) - Komisi I DPR RI menyarankan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk melimpahkan wewenang bidang ketahanan digital yang semula digenggamnya ke  Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai upaya penguatan sistem pertahanan digital.

Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira menyatakan hal ini merupakan upaya untuk memfokuskan Kemenkominfo dalam bidang pendidikan digital, serta upaya lainnya dalam memperkuat sumber daya manusia bidang digital.

“Ini adalah hak daripada bagian informasi dan disinformasi. Dan penanganan keamanan ini seharusnya secara perlahan-lahan dialihkan kepada BSSN, justru Kemenkominfo ambil wilayah yang soft, lebih kepada pendidikan. Lebih kepada mengayomi masyarakat di dalam urusan yang berkaitan dengan komunikasi dan sosialisasi informasi,” sebut Andreas belum lama ini.

Menurutnya, upaya ini dilakukan juga untuk mengurangi masalah-masalah overlap penugasan antar mitra yang selama ini acapkali terjadi. Secara oral dalam rapat dengan BSSN sebelumnya, Komisi I DPR RI sendiri juga telah meminta BSSN untuk menjadi leading sector dalam hal keamanan dan ketahanan digital.

“Kami pun sudah meminta BSSN menjadi leading sector masalah keamanan siber. Sehingga Kemenkominfo tidak perlu harus menjadi sebagai pemadam kebakaran, karena selama ini Menkominfo menjadi salah satu media daring di publik, karena selalu menjadi pemadam kebakaran setiap kali terjadi berbagai macam disinformasi dan berita-berita hoaks yang terjadi di republik ini,” imbuhnya.

Ditambahkannya, ke depan mungkin perlu dialihkan penugasan kepada yang lain juga, sehingga Kominfo benar-benar mengambil peran kepada wilayah yang lebih lunak dari apa yang dimaksudkan selama ini, yaitu pembangunan strategis siber.

Fokus  
Andreas juga mengusulkan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) dalam hal ini Kominfo pada tahun anggaran 2020 harus fokus terhadap pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang digital.

“Saya kira wilayah ini perlu menjadi perhatian bagi Kominfo untuk menerjemahkan RKP, sebagai bagian tanggung jawab kerja dari Kemenkominfo untuk memperkuat pembangunan pemerintahan lima tahun ke depan, terutama di wilayah digitalisasi yang masih kekurangan banyak tenaga,” ujar Andreas.

Disarankannya, agar pembangunan SDM ini menjadi perhatian nomor wahid dibanding rencana kerja lainnya, agar mendapat kucuran dana yang melimpah terhadap kelanjutan pendidikan digital yang akan diberikan kepada generasi muda Indonesia. Ia juga mendorong Kemenkominfo memperbanyak beasiswa bidang teknologi informasi.

“Saya lihat Menkominfo sudah menyiapkan sekian banyak beasiswa untuk generasi muda yang akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Kalau saya bilang ini harus dinomorsatukan, beasiswa dapat diberikan secara masif dan tidak tebang pilih,” tutupnya.(wn)