Defisit neraca pembayaran sektor telekomunikasi harus diwaspadai

JAKARTA (IndoTelko) - Pemerintah diminta mewaspadai defisit neraca pembayaran di sektor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi mengingat perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin cepat, salah satunya teknologi 5G.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menyatakan, mengacu pada data Bank Indonesia, nilai impor jasa tersebut meningkat hampir lima kali lipat dalam 5 tahun terakhir di angka sebesar US$4,17 miliar.  

”Semua negara sudah mengambil posisi dan memikirkan bagaimana mereka akan merespons teknologi 5G. Mereka semua berlomba untuk mengembangkannya dan pemanfaatannya bagi perekonomian negaranya masing-masing,” ujarnya belum lama ini.

Bahkan, raksasa pemegang paten 5G saat ini tidak lagi dikuasi oleh Benua Amerika atau Eropa akan tetapi Tiongkok melalui Huwaei Technologies. Sebagai negara berkembang Vietnam juga telah mendeklarasikan negaranya akan mengadopsi 5G yang dikembangkan sendiri.

Menurutnya, Indonesia juga harus memiliki posisi yang jelas seperti negara lainnya. Apalagi, berdasarkan laporan berjudul The Global State of Digital in 2019 disebutkan pengguna internet di Indonesia sebanyak 150 juta orang. ”Ini kan potensi yang besar. Apalagi penduduk kita juga sangat banyak. Jangan sampai negara yang besar ini hanya dijadikan pasar lagi bagi negara-negara yang berhasil mengembangkan 5G-nya,” kata Arif.

Dikatakannya, apabila Indonesia menjadi pasar bagi para negara pengembang 5G, hal itu akan berujung pada peningkatan impor jasa telekomunikasi, komputer, dan informasi serta intellectual property rights.(ak)