Forum G20 bahas isu pertukaran data

Menkominfo Rudiantara bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Digital Negara G20. )Foto: Kominfo)

JAKARTA (IndoTelko) - Pemerintah Republik Indonesia mendorong pertukaran data dan informasi secara global berlangsung dengan persyaratan tertentu.

Dalam Pertemuan Menteri Perdagangan dan Menteri Digital Negara G20, inisiatif Data Free Flow with Trust (DFFT) yang diajukan oleh Jepang sebagai Presidency G-20, didukung Indonesia dengan memperhatikan kerangka legal masing-masing negara dan perlindungan data.

Dalam pertemuan yang berlangsung dua hari itu Indonesia diwakili oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara bersama Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Mengenai pertukaran data antarnegara anggota G20, Rudiantara menegaskan dukungan Indonesia terhadap inisiatif Jepang dalam DFFT. 

Dalam DTTF diusulkan pertukaran data atau informasi untuk berbagai sektor yang berbeda secara global karena berpeluang menciptakan kegiatan ekonomi baru yang bernilai miliaran dolar AS.

"Dalam pertemuan teknis enam bulan terakhir, Indonesia aktif memberikan dukungan karena pertukaran data di antara negara G20 memiliki manfaat potensial membuat kolaborasi dan kemitraan akan lebih efektif," paparnya seperti dikutip dalam siaran pers di pertemuan yang berlangsung di Tsukuba, Perfektur Ibaraki, Jepang, Sabtu (8/6).

Rudiantara menegaskan keberadaan data sebagai aset yang sangat bernilai dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia menegaskan pelaksanaan pertukaran data antarnegara anggota G20 berlangsung memperhatikan beberapa aspek yang berkaitan dengan privasi, perlindungan data, hak atas kekayaan intelektual dan keamanan.

"Indonesia menyampaikan counter proposal, pelaksanaannya harus dilakukan secara inklusif dan bersyarat. Harus memperhatikan aspek-aspek antara lain, masalah privasi, perlindungan data, intellectual property right and security," jelasnya.

Menurutnya, pertukaran data dan informasi secara global harus memperhatikan kerangka regulasi dan kebijakan pada setiap negara anggota G20.

"Lebih jauh harus juga memperhatikan/menghormati legal frameworks, baik dalam negara anggota G20 maupun secara internasional dan harus hati-hati dalam memisahkan antara data pribadi dengan nonpribadi," tuturnya.

Rudiantara mengklaim, usulan Indonesia mendapatkan dukungan negara-negara G20 yang memiliki penduduk banyak seperti Tiongkok, India, dan Arab Saudi. "Counter proposal Indonesia banyak didukung oleh negara anggota G20, khususnya negara-negara yang penduduknya banyak," jelasnya.

Menteri Perdagangan dan Industri Jepang, Hiroshige Seko mengatakan  aliran data bebas diperlukan untuk pengembangan seluruh dunia. "Kami ingin para peserta untuk berbagi konsep mempromosikan aliran data bebas, yang penting untuk inovasi teknologi. Para menteri akan membahas cara-cara yang aman untuk memastikan pertukaran data lintas batas, dan penciptaan aturan internasional tentang penggunaan intelijen buatan," ungkapnya.(ak)