Proyek SATRIA sedot dana besar, ini klarifikasi Rudiantara

Rudiantara.(dok)

JAKARTA (IndoTelko) - Menkominfo Rudiantara angkat suara terkait proyek Satelit Indonesia Raya (SATRIA) yang menelan dana lumayan jumbo.

Proyek SATRIA menggunakan skema pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment/AP) selama 15 tahun masa konsesi dengan nilai total Rp 20,68 triliun (Rp399,31 Miliar dan US$70,5 juta per tahun) yang meliputi nilai Belanja Modal/CAPEX, Belanja Operasional/OPEX, dan perhitungan pengembalian investasi yang wajar. Pembayaran AP akan menggunakan anggaran di dalam lingkungan Kominfo.

“SATRIA sendiri menjadi satelit pertama di Asia yang terbesar, sedangkan di dunia menjadi nomor lima dari sisi kapasitas. Angka Rp21 triliun ini adalah angka untuk membangun, meluncurkan, mengoperasikan dan memilihara dalam waktu 15 tahun,” ujar Rudiantara saat memberikan sambutan dalam Penandatangan Perjanjian Kerjasama, Perjanjian Penjaminan, dan Perjanjian Regres Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Satelit Multifungsi pekan lalu.

Proyek Satelit SATRIA ini didukung penuh dan dimonitor oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berperan sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK).

Satelit SATRIA ini menjadi solusi bagi daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh Proyek Palapa Ring. Satelit ini diperutukan untuk pemerintah. sekolah, puskesmas, kantor desa, korsamil, polsek yang membutuhkan akses internet,” ungkapnya.

Proyek SATRIA ini memiliki kapasitas 150 Gbps yang menggunakan teknologi High Throughput Satellite (HTS) dengan frekuensi Ka-Band. Cakupan layanan SATRIA akan mencapai hampir 150 ribu titik layanan publik di seluruh wilayah Indonesia.

“Dari 150 ribu titik ini kita membutuhkan 150 ribu antena, namun dengan catatan tidak boleh di bangun di Pulau Jawa tapi kita harus distribusikan ke daerah. Mungkin ada lima lokasi dengan 30 ribu masing-masing. Dengan skala ekonomi cukup ini akan menunjang pengembangan ekonomi daerah, berikan otonomi kepada daerah jangan hanya berpusat di Jawa,’ jelas Rudiantara.

Lebih lanjut Menteri Rudiantara menjelaskan bahwa Satelit SATRIA ini berbeda dengan satelit lainnya karena didesain khusus untuk internet. “Satelit ini didesain khusus untuk internet tidak untuk yang lain seperti satelit yang dioperasikan oleh BRI, Telkom, Indosat, dan PSN. Kalau satelit lain digunakan untuk komunikasi, TV dan broadcasting, satelit SATRIA hanya untuk internet. Karena kita memasuki era digital dimana kebutuhan internet makin lama makin besar,” lanjutnya.

Konstruksi SATRIA akan dimulai pada akhir tahun 2019 dan ditargetkan selesai dan bisa diluncurkan pada kuartal kedua tahun 2022.  Pada tahun 2023 diharapkan SATRIA dapat beroperasional untuk mendukung konektivitas layanan publik.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto menjelaskan  Proyek SMF SATRIA menjadi proyek keempat yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dampak proyek SATRIA terhadap perekonomian juga akan dapat dirasakan melalui peningkatan online link dan jaringan komunikasi secara signifikan untuk UKM Transactional Center, proses e-Office, menurunkan biaya operasional, serta mempercepat dan memperbaiki layanan.

Selain itu, satelit juga akan dimanfaatkan untuk mendukung program pemerintah dalam memberikan jasa keuangan, informasi pasar, bisnis dan kegiatan lainnya yang akan secara nyata mendorong perekonomian regional dan nasional.

Proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP) proyek SMF SATRIA dikelola oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo. Rencananya SATRIA akan diluncurkan pada kuartal kedua tahun 2022.

Sebagai penjamin PT PII dan didukung pula oleh konsorsium yang terdiri dari PT Pintar Nusantara Sejahtera, PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), PT Dian Semesta Sentosa, dan PT Nusantara Satelit Sejahtera telah ditetapkan sebagai pemenang, serta telah membentuk PT Satelit Nusantara Tiga pada 26 April 2019 lalu.

Konsorsium PSN berpeluang meraup Rp1,38 triliun setiap tahun dari proyek Satria. (Baca: Pemenang Tender Satria)

PT Satelit Nusantara Tiga membutuhkan dana senilai US$450 juta—US$500 juta untuk membuat satelit high throughput satellites (HTS) atau setara dengan Rp6,4 triliun.

Setelah satelit beroperasi pemerintah akan membayar kepada PT Satelit Nusantara Tiga senilai Rp1,38 triliun per tahun selama 15 tahun.  

Direktur Utama Bakti Anang Latif mengatakan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha mewajibakan badan usaha itu menyediakan biaya belanja modal di awal. Lewat service level agreement (SLA), pemerintah akan membayar selama 15 tahun kepada konsorsium sesuai dengan layanan sinyal yang diberikan yaitu 150 Gbps.

Artinya, jika layanan yang diberikan dibawah 150 Gbps, pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Rp1,38 triliun.

Biaya yang dibayarkan pemerintah ke konsorsium sudah termasuk dengan biaya penjaminan, asuransi, operasional dan lain-lain.(ak)