Dini Nusa Kusuma kelola slot orbit 123 BT

Ilustrasi

JAKARTA (IndoTelko) - PT. Dini Nusa Kusama (DNK) ditunjuk Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengelola slot orbit 123 derajat Bujur Timur (BT).

Dikutip dari situs Asia Pacific Satellite Communications Council (APSCC) dinyatakan DNK mendapatkan kepercayaan dari Kominfo setelah dilakukan evaluasi dan penawarannya dianggap sesuai kualifikasi yang dicari pemerintah sebagai pengelola slot orbit 123 BT. (Baca: Mencari Mitra untuk Slot L-Band)

Sebagai pengelola slot orbit nantinya, DNK bisa memanfaatkan ruang angkasa itu untuk menempatkan satelit  termasuk spektrum frekuensi radio L-band yang diperlukan untuk memberikan layanan di seluruh negara dan wilayah.

DNK berencana untuk mengembangkan dan meluncurkan satelitnya sendiri untuk memberikan portofolio layanan komunikasi satelit generasi berikutnya di Indonesia dan wilayah tetangga.

DNK kabarnya dalam diskusi dengan beberapa manufaktur satelit, seperti Airbus, Navayo, dan Hughes Network Systems. Satelit yang akan dibangun memiliki 700 beams untuk data, layanan suara serta mendukung Internet of Things (IoT). Satelit ini juga akan digunakan untuk komunikasi militer dengan tingkat keamanan yang tinggi.  

Satelit DNK dijadwalkan diluncurkan pada pertengahan 2022 dengan layanan komersial yang direncanakan akan menyusul. Selain Indonesia, slot orbit 123 BT memiliki jangkauan wilayah ASEAN dan Laut Cina Selatan. Sebagai bagian dari lisensi, DNK juga mengamankan spektrum L-band yang melayani Tiongkok dan India.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kominfo Ismail kala dikonfirmasi mengakui DNK sebagai pengelola slot orbit 123 BT. "Benar informasi itu," katanya dalam pesan singkat ke IndoTelko (26/2) malam.

Sejarah
Slot orbit 123 BT sendiri nilainya sangat strategis bagi Indonesia. Slot ini biasanya diperuntukkan bagi satelit dengan spesifikasi L-band yang beroperasi di ketinggian 36.000 Km, sebagai penunjang peran komunikasi. Satelit di slot ini bisa berjalan di spektrum frekuensi L-band, FSS, BSS, Ku-, C-, dan Ka-. (Baca: Sejarah slot orbit L-Band)

Keberadaan Satelit L-Band di Slot Orbit 123 BT dapat memenuhi kriteria kebutuhan tersebut karena memiliki kemampuan untuk menjangkau daerah-daerah dan pulau-pulau terpencil di Indonesia yang merupakan negara kepulauan, komunitas maritim, vessel monitoring system, komunikasi untuk monitoring bencana seperti search and rescue serta komunikasi pertahanan dan keamanan

Selain itu keberadaan satelit Indonesia di Slot Orbit 123° BT menjadi sangat penting dan vital bagi Pertahanan Negara Indonesia mengingat letaknya berada tepat di tengah-tengah wilayah yurisdiksi Indonesia atau kira-kira berada di atas Pulau Sulawesi.

Tadinya, slot orbit ini dikelola Kementrian Pertahanan (Kemenhan). (Baca: Sengketa Kemenhan dan Avanti)

Dalam rencana, Kemenhan akan meluncurkan satelit komunikasi militer buatan konsorsium Eropa Airbus Defence and Space pada 2019 yang akan menempati slot orbit 123 BT.

Airbus ditunjuk Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggarap satelit militer itu setelah memenangi tender yang juga diikuti oleh Orbital Sciences Corporation asal Amerika Serikat, Loral Space & Communications asal AS, serta satu perusahaan satelit asal Rusia.

Anggaran yang diajukan untuk proyek satelit ini senilai US$849,3 juta. Anggaran itu telah disetujui oleh Komisi Pertahanan DPR, dengan pembiayaan berskema tahun jamak selama lima tahun.

Sayangnya, tersiar kabar Airbus menyatakan kontrak dibatalkan karena Indonesia tak kunjung bayar uang muka proyek penggaran satelit militer. Padahal, dalam APBN 2016-2017, telah dianggarkan sekitar Rp 1,3 triliun untuk uang muka pembelian satelit tersebut.

Tak hanya itu, Kemenhan juga kalah di pengadilan arbitrase London Courts of International Arbitration dalam sengketa dengan Avanti Communications Group plc terkait penggunaan satelit floater di slot orbit 123 BT. Kemenhan harus merogoh US$20,075 juta untuk membayar Avanti atas sewa satelit ARTEMIS miliknya.

Melihat sangkarut tersebut akhirnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan pemerintah harus mengambil kebijakan baru untuk menyerahkan operator pengadaan Satelit L-Band dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ke badan usaha lain yang bukan pemerintah. (Baca: Slot orbit L-Band untuk swasta)

Hal ini untuk menghindari beban APBN dan tidak menanggung satu residu dari kemungkinan kegagalan program itu.

Hasilnya, DNK sekarang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pengelola slot orbit tersebut.(dn)