Telkom Marketing 2
Telkom Marketing 2
blanja 2019
telkomsel halo

Mastel desak kominfo implementasi penyiaran TV digital

11:07:00 | 19 Feb 2019
Mastel desak kominfo implementasi penyiaran TV digital
Ketum Mastel Kristiono.(dok)
telkomsat
telkomtelstra januari - maret
JAKARTA (IndoTelko) - Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) mendesak Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menyegerakan implementasi penyiaran TV digital tanpa menunggu Analogue Switch Off (ASO).

Ketua Umum Mastel Kristiono dalam suratnya No. : 005/MASTEL-KU/II/2019 yang ditujukan ke Menkominfo Rudiantara mengingatkan di ajang The 4th ASEAN Senior Officials Meeting Responsible for Information Working Group Meeting on ASEAN Digital Broadcasting (4th SOMRI WG ADB) di Bangkok pada tanggal 20-21 September 2018, telah menghasilkan kesepakatan bahwa negara-negara ASEAN telah berkomitmen agar Analogue Switch Off (ASO) dapat tercapai pada tahun 2020.

"Kami minta Kominfo menyegerakan pelaksanaan TV Digital Secara simulcast tanpa menunggu ASO," tulis Kristiono dalam surat tersebut.

MASTEL berpandangan bahwa upaya hukum untuk membatalkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) LPS Penyelenggara Mux telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasi penyiaran digital di Indonesia. Namun demikian dengan terbitnya Peraturan Menkominfo Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial (Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial (Permenkominfo Nomor 26 Tahun 2014), IPP LPS Penyelenggara Mux telah mendapatkan perlindungan. 

Hal ini diperkuat dengan adanya pertimbangan hukum Jaksa Agung dalam suratnya dengan nomor B-004/A/Gtn.2/01/2018 tertanggal 5 Januari 2018 yang menegaskan bahwa Permenkominfo Nomor 32 Tahun 2013 tetap berlaku. Atas dasar tersebut, MASTEL berpandangan bahwa Menkominfo perlu segera mengeluarkan penetapan kembali IPP LPS Penyelenggara Mux agar pelaksanaan field trial dan simulcast dalam rangka implementasi penyiaran digital dapat segera dilaksanakan sambil menunggu ditetapkannya Undang-Undang Penyiaran yang baru.

Moratorium
Selain itu Mastel meminta menyegerakan tindak lanjut moratorium penyiaran digital.

Kebijakan moratorium penyiaran digital melalui surat edaran Menkominfo No. 4 Tahun 2015 tentang Penundaan Proses Perizinan Bagi Pemegang Izin Prinsip Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial. 

Telkom Marketing 2
Namun demikian, untuk efektivitas moratorium, Mastel mendorong Kominfo agar segera menerbitkan kebijakan monitoring dan evaluasi untuk mengevaluasi 103 LPS pemegang izin prinsip Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital Melalui Sistem Terestrial.

Mastel mengusulkan segera menindaklanjuti moratorium terhadap LPS pemegang izin prinsip Jasa Penyiaran Televisi Secara Digital dengan kriteria antara lain SDM, Infrastruktur, Permodalan, dan seterusnya dengan batas waktu moratorium sampai dengan akhir tahun 2019.

Angkasa Pura 2
"Kita mendorong Kominfo untuk segera menerbitkan Peluang Usaha Penyiaran Digital. Peluang Usaha disusun berdasar pada studi keekonomian (market study) yang komprehensif dengan mempertimbangkan pertumbuhan Adex, perkembangan teknologi penyiaran masa depan, dan konvergensi media, serta diimplementasikan dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat agar ekosistem penyiaran digital dapat tumbuh dan berkembang dengan baik," tutupnya.(ak)

telkom sigma
Artikel Terkait
Rekomendasi
Berita Pilihan
telkom solution travel
More Stories
telkom sigma