LinkAja, kolaborasi BUMN garap pembayaran QR Code

JAKARTA (IndoTelko)  – Enam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikabarkan tengah menyiapkan financial technology (fin­tech) untuk menggarap pembayaran berbasis QR Code.

LinkAja kabarnya akan diluncurkan pada akhir Februari atau awal Ma­ret mendatang.

Direktur Teknologi Informa­si dan Operasi BNI Dadang Setiabudi, mengung­kapkan LinkAja itu suatu enti­tas sendiri di luar perbankan. Ma­sing-masing BUMN akan me­miliki porsi kepemilikan sama dalam LinkAja.

“Saat ini, LinkAja sedang mengurus proposal permoho­nan perizinan ke Bank Indone­sia (BI) selaku regulator sistem pembayaran,” ungkap Dadang belum lama ini.

Seperti diketahui, empat bank BUMN dan dua perusa­haan berpelat merah lainnya bersinergi membentuk fintech di bidang sistem pembayaran dengan teknologi QR Code. Keempat bank berpelat merah itu meliputi PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Mandiri Tbk (Mandiri) dan PT Bank Tabungan Nega­ra Tbk (BTN). Sementara dua BUMN selain bank tersebut, yakni PT Pertamina Persero dan PT Telkom Tbk.

Saat ini belum ada per­bankan yang ekspansif untuk layanan pembayaran QR Code karena masih menunggu per­aturan standardisasi dari BI. Namun, terdapat lembaga jasa keuangan pembayaran non­bank yang sudah aktif menja­jakan layanan QR Code seperti Go-Pay dan juga OVO.

Meski demikian, sejumlah bank, terutama bank-bank besar yang memiliki layanan uang elektronik kini berlomba-lomba menerbitkan fasilitas pembayaran dengan menggu­nakan pemindaian Kode QR.

Pemindaian Kode QR memang digadang-gadang sebagai fasi­litas pembayaran masa depan yang akan menjadi pelengkap mesin Electronic Data Capture (EDC) atau Mesin Perekam Data Elektronik.

Standardisasi  
Terkait, layanan QR Code, BI menjanjikan peraturan sistem pembayaran terkait standardi­sasi kode respons cepat akan terbit pada triwulan I-2019, se­telah tertunda pada 2018 kare­na beberapa revisi ketentuan.

“Iya, memang ada yang harus disempurnakan dahulu untuk piloting (proyek percontohan), masih ada yang kurang,” kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Onny Widjanarko.

Dijelaskannya, latar be­lakang perlunya standardisasi Kode QR adalah penerapan sistem pembayaran yang in­teroperabilitas dan interko­neksi. Ke depan, setelah jasa Kode QR semakin marak, setiap uang elektronik dari berbagai penerbit dapat digunakan di satu sistem pemindaian QR se­hingga mendukung terjadinya efisiensi sistem pembayaran.

KrAsia mengabarkan LinkAja nanti juga akan terintegrasi Alipay Alibaba dan WeChat Pay dari Tencent.

Saat ini, hanya wisatawan Tiongkok yang dapat melakukan transaksi menggunakan WeChat Pay atau Alipay di Indonesia, dan ketersediaan titik penerimaan terbatas untuk daerah wisata.

Dengan berkolaborasi dengan bank lokal, Wechat Pay dan Alipay akan dapat melakukan transaksi dalam mata uang Rupiah, di Indonesia.(wn)